Mahathir Tuduh KPU Malaysia Sengaja Tunda Pengumuman Hasil Pemilu

KUALALUMPUR, SERUJI.CO.ID – Ketua Pakatan Harapan (PH) Tun Dr Mahathir Mohamad menuduh Komisi Pemilihan Umum (SPR) Malaysia, menunda pengumuman hasil resmi Pemilu Raya. Sementara menurutnya koalisi yang ia pimpin merebut 112 kursi, yang diperlukan untuk membentuk pemerintah federal.

“Sudah terlambat sekarang. Kita harus tahu, siapa menang dan kalah. Ada upaya menunda hasil dengan tidak menandatangani formulir resmi,” katanya kepada wartawan di hotel di Petaling Jaya, Rabu (9/5) malam, tempat ia bertemu dengan pemimpin utama koalisi empat partai itu.

Ia mengatakan bahwa KPU tidak melakukan tugas dengan menahan hasil itu, sementara mereka memiliki kewajiban menandatangani pernyataan resmi.

Mahathir mengatakan yakin mengambil alih Putrajaya serta setidak-tidaknya enam negara bagian, termasuk empat dari Barisan Nasional (BN).

“Kami praktis mencapai angka dan angka untuk BN sangat kurang. Tidak mungkin mereka bisa menyusul,” katanya.

Secara tidak resmi, pihaknya menang di Penang, Selangor, Malaka, Negeri Sembilan, Johor dan Kedah serta hampir seluruh semenanjung.

Namun Mahathir mengatakan, bahwa tanpa pengumuman resmi pemenang oleh KPU, sulit bagi PH mendapatkan pertemuan dengan Yang Dipertuan Agung (Raja) untuk membentuk pemerintah.

“Saya ingin menemui raja. Dia menunjuk perdana menteri. Tetapi, jika mereka tidak mengumumkan hasilnya, saya tidak memiliki mayoritas untuk menemui raja,” katanya.

Hasil awal pemilihan anggota parlemen memberikan BN dan PH sekitar 50 kursi masing-masing dalam perlombaan merebut 112 kursi untuk menjadi mayoritas di parlemen dengan 222 anggota tersebut.

Pemimpin PH negara bagian di Kedah, Perak, Negeri Sembilan dan Johor mengatakan percaya telah menang di negara bagian mereka berdasarkan atas hasil awal.

Di Penang, DAP merebut semua 19 kursi negara bagian dan tujuh kursi parlemen dan diperkirakan membentuk pemerintah negara bagian untuk masa jabatan ketiga dengan mitra PH-nya.

Laporan muncul tentang korban besar di pihak BN, termasuk Presiden MCA Liow Tiong Lai, Presiden MIC Dr S Subramaniam, Presiden Gerakan Mah Siew Keong dan Wakil Menteri Dalam Negeri Nur Jazlan Mohamed.

Mahathir mengatakan diberitahu bahwa hasil tertunda di Sabah, tempat Partai Warisan Sabah pimpinan Shafie Apdal mendapat keuntungan besar dalam negara bagian yang dilihat sebagai “kantung abadi” BN.

“Hasil tidak ditandatangani, beberapa kali terjadi pemadaman listrik. Saya yakin Shafie Apdal … dia menang, tetapi mereka menolak menandatangani formulir itu,” katanya merujuk pada KPU.

Ketika ditanya apakah ia takut bahwa Najib Razak menggunakan keadaan darurat untuk menggagalkan pengambilalihan oleh PH, Mahathir mengatakan bahwa hal itu akan sulit dilakukan karena “orang Malaysia bukan orang kasar”. (Ant/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Islam Simbolik dan Islam Substantif: Problema Nilai Islamisitas dalam Politik Indonesia

Bagi saya, Habib Rizieq Shihab masih kurang radikal karena ia tidak memiliki ide original tentang negara nomokrasi Islam, yang menurut Thahir Azhary (1995) sebagai negara ideal atau negara siyasah diniyah dalam konsepsi Ibnu Khaldun (1849). Pengetahuannya tentang Kartosoewirjo yang pernah mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat tahun 1949 juga sangat minim sehingga jika dipetakan, ia hanyalah tokoh pinggiran dalam proses revolusi Islam yang kini sedang berproses di Indonesia.

Konsultasi Manajemen Bersama SNF Consulting

Anda dapat konsultasikan masalah terkait menajemen dan pengelolaan perusahaan kepada SNF Consulting dengan mengisi form di bawah dengan lengkap.

NKRI Adil dan Beradab

Mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila adalah ahistoris dan tidak logis. Apalagi, faktanya, syariat Islam memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi