KJRI Sabah Ringankan Hukuman TKI Tertuduh Pembunuhan

NUNUKAN, SERUJI.CO.ID – Penasehat Hukum (PH) dari Farazwin Haxdy Solicitors & Advocats yang ditunjuk Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu Negeri Sabah, Malaysia berhasil meringankan ancaman hukuman seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) dari hukuman gantung hingga mati menjadi ancaman hukuman maksimal 30 tahun.

Keberhasilan PH tersebut setelah mampu meyakinkan hakim Mahkamah Tinggi Sandakan bahwa TKI bernama Herman bin Sudding asal Palopo, Sulsel tidak melakukan pembunuhan dengan sengaja sebagaimana dakwaaan jaksa penuntut umum (JPU).

JPU menuduh terdakwa dengan seksyen 302 dengan melakukan pembunuhan secara sengaja. Namun alasan PH bahwa terdakwa atau tertuduh tidak melakukan pembunuhan secara sengaja karena tertuduh dengan korban saat kejadian dalam keadaan mabuk.

Kemudian, tertuduh pun tidak mengenal korban bernama Sudirman bin Teppu walaupun rekan kerja sebagai nelayan dan sama-sama dari Sulsel, kata Ketua Satgat Perlindungan WNI/TKI KJRI Sabah, Hadi Syarifuddin melalui pesan tertulisnya, Jumat (17/11).


Ia menerangkan, kasus pembunuhan yang dilakukan tertuduh pada Pebruari 2016 dimana korban meninggal dunia karena puluhan luka di bagian kepala akibat benda tumpul (besi) akibat korban melakukan provokasi di sebuah kedai di Sandakan.

BACA JUGA:  Memasuki Tahun ke-4, Pencarian Bangkai Pesawat MH370 Malaysia Airline Diteruskan

Hadi Syarifuddin mengatakan, pengalihan pasal yang dikenakan dari seksyen 302 kaun menjadi seksyen 304 kanun tersebut maka Herman bin Sudding dinyatakan terbebas dari hukuman gantung hingga mati.

Tertuduh (Herman bin Suddin) ini telah 20 tahun bekerja di Negeri Sabah dikenal sopan dan tidak pernah melakukan pelanggaran ditambah memiliki empat anak yang butuh nafkah menjadi pertimbangan lain dari majelis hakim Mahkamah Sandakan.

Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu Negeri Sabah, Akhmad DH Irfan pada kesempatan yang sama menyatakan, pihaknya telah mengawal kasus ini sejak awal pemeriksaan di kepolisian negara itu.

Menurut dia, upaya hukum yang dilakukannya terhadap WNI atau TKI merupakan salah bentuk perlindungan dari Pemerintah Indonesia. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Waspada Prediabetes, Inilah Faktor Risikonya

Nah, sesuai dengan namanya, prediabetes, penyandangnya belum bisa masuk kategori diabetes, tapi kadar gula darahnya sudah tinggi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi