KJRI Sabah Ringankan Hukuman TKI Tertuduh Pembunuhan

0
24
palu hakim
Ilustrasi putusan pengadilan

NUNUKAN, SERUJI.CO.ID – Penasehat Hukum (PH) dari Farazwin Haxdy Solicitors & Advocats yang ditunjuk Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu Negeri Sabah, Malaysia berhasil meringankan ancaman hukuman seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) dari hukuman gantung hingga mati menjadi ancaman hukuman maksimal 30 tahun.

Keberhasilan PH tersebut setelah mampu meyakinkan hakim Mahkamah Tinggi Sandakan bahwa TKI bernama Herman bin Sudding asal Palopo, Sulsel tidak melakukan pembunuhan dengan sengaja sebagaimana dakwaaan jaksa penuntut umum (JPU).

JPU menuduh terdakwa dengan seksyen 302 dengan melakukan pembunuhan secara sengaja. Namun alasan PH bahwa terdakwa atau tertuduh tidak melakukan pembunuhan secara sengaja karena tertuduh dengan korban saat kejadian dalam keadaan mabuk.

Kemudian, tertuduh pun tidak mengenal korban bernama Sudirman bin Teppu walaupun rekan kerja sebagai nelayan dan sama-sama dari Sulsel, kata Ketua Satgat Perlindungan WNI/TKI KJRI Sabah, Hadi Syarifuddin melalui pesan tertulisnya, Jumat (17/11).

Ia menerangkan, kasus pembunuhan yang dilakukan tertuduh pada Pebruari 2016 dimana korban meninggal dunia karena puluhan luka di bagian kepala akibat benda tumpul (besi) akibat korban melakukan provokasi di sebuah kedai di Sandakan.

Hadi Syarifuddin mengatakan, pengalihan pasal yang dikenakan dari seksyen 302 kaun menjadi seksyen 304 kanun tersebut maka Herman bin Sudding dinyatakan terbebas dari hukuman gantung hingga mati.

Tertuduh (Herman bin Suddin) ini telah 20 tahun bekerja di Negeri Sabah dikenal sopan dan tidak pernah melakukan pelanggaran ditambah memiliki empat anak yang butuh nafkah menjadi pertimbangan lain dari majelis hakim Mahkamah Sandakan.

Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu Negeri Sabah, Akhmad DH Irfan pada kesempatan yang sama menyatakan, pihaknya telah mengawal kasus ini sejak awal pemeriksaan di kepolisian negara itu.

Menurut dia, upaya hukum yang dilakukannya terhadap WNI atau TKI merupakan salah bentuk perlindungan dari Pemerintah Indonesia. (Ant/SU02)

Komentar

BACA JUGA
Ketua Umum HMI 2018

Selamat, Saddam Al Jihad Terpilih Sebagai Ketua HMI yang Baru

AMBON, SERUJI.CO.ID - Saddam Al Jihad, mahasiswa Program Doktoral di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akhirnya terpilih memimpin organisasi mahasiswa ekstra kampus tertua di Indonesia, Himpunan...
ott, korupsi

OTT Oknum BPN Lhokseumawe Ditetapkan Jadi Tersangka

LHOKSEUMAWE, SERUJI.CO.ID - Tim Saber Pungli Lhokseumawe, Provinsi Aceh, menetapkan salah seorang oknum PNS di Badan Pertanahan Nasional (BPN), S (54), menjadi tersangka hasil dari...
gunung agung

Promosi Pariwisata Bali Pasca Erupsi Gunung Agung

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Gunung Agung dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut di Desa Rendang, Kabupaten Karangasem, wilayah timur Bali, yang sempat beberapa...
Rudiantara

2019 Kominfo Targetkan Indonesia Terhubung Internet

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara menargetkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia terhubung jaringan internet dengan kecepatan tinggi pada 2019 sehingga semua orang...
Abhan

Bawaslu: Penyelenggaraan Pilkada Jangan Mudah Tergoda Suap

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak mudah tergoda suap selama menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada)...
loading...
Screenshot_20180115_194046

PKS Optimis Peroleh 5 Kursi DPRD Pasaman Barat pada Pileg 2019

SIMPANG EMPAT – PKS optimis lima kursi DPRD Kabupaten Pasaran Barat akan diperolehnya pada pileg 2019. Hal ini disampaikan oleh Fajri Yustian Ketua Tim...
images (5)

Garis 7: Sesat Nalar

Analogi adalah sebuah cara otak untuk memahami sesuatu. Analogi mirip dengan perumpamaan. Jika ada orang yang bertanya bagaimana cara membuat jelly, maka paling mudah...
IMG_20180224_110625_530

Mencari Logika di Balik Kasus Tuduhan ke Habib Rizieq Shihab

Habib Rizieq Shihab (RHS) juga ditetapkan sebagai tersangka, setelah sebelumnya FH dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. RHS bahkan...