MANILA, SERUJI.CO.ID – Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan, Jumat (9/2), ia telah memerintah militer agar membatalkan perjanjian pembelian 16 helikopter senilai 233 juta dolar AS (sekitar Rp3,1 triliun) dari Kanada.

Sebelumnya, pemerintah Kanada menyatakan kekhawatiran bahwa helikopter-helikopter tersebut akan digunakan untuk memerangi para pemberontak.

“Saya ingin mengatakan kepada angkatan bersenjata (Filipina) untuk membatalkan kesepatan itu, tidak usah diteruskan lagi dan kita akan mencari pemasok lain. Kami menghormati pandangan Kanada,” kata Duterte dalam pertemuan yang disiarkan televisi.

Duterte juga meminta militernya agar tidak lagi membeli persenjataan dari Kanada atau dari Amerika Serikat karena selalu diembel-embeli dengan syarat. Filipina dan Kanada secara resmi menandatangani kesepakatan pembelian helikopter itu pada Selasa (5/2).

Namun pada hari berikutnya, pemerintah Kanada memerintahkan agar peninjauan ulang dilakukan sebagai tanggapan terhadap komentar yang diberikan kepada Reuters oleh Mayor Jenderal Filipina Restituto Padilla.

Padilla mengatakan helikopter-helikopter itu akan digunakan dalam operasi untuk menangani para pemberontak komunis dan Islamis.

Kalangan pejabat Kanada mengatakan mereka khawatir soal kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan memahami bahwa helikopter-helikopter tersebut akan digunakan untuk operasi non-tempur.

Menteri pertahanan Filipina kemudian menyampaikan klarifikasi bahwa helikopter-helikopter Bell 412 EPI itu sebagian besar akan digunakan untuk misi transportasi, penyelamat dan tanggap darurat.

Namun, Duterte mengatakan helikopter akan digunakan untuk menghadapi para pemberontak Mao.