JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah mempersiapkan audit terkait persiapan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals, atau disingkat SDGs.

“Kemarin kita sudah lakukan persiapan audit atas persiapan SDGs. Lagi dalam proses,” kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di sela-sela acara Seminar on Sustainable Development Goals (SDGs) di Jakarta, Senin (2/4).

Implementasi 17 tujuan SDG sudah disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia untuk diimplementasikan. Pada 2030, masing-masing negara harus mewujudkan tujuan tersebut melalui berbagai program untuk menangani berbagai isu sesuai yang ditetapkan dalam SDGs tersebut.

Pada 4 Juli 2017 lalu, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Perpres tersebut menetapkan 17 goals dan 169 target dan selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan selanjutnya dijabarkan dalam peta jalan, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan.

“Penekanan auditnya, dari 17 tujuan SDGs yang pemerintah lakukan seperti apa roadmap mereka menuju 2030. Kita audit apa sudah sesuai dengan rencana pemerintah misalnya masalah pendidikan, kesehatan, dan sebagainya,” ujar Moermahadi.

Gelaran Seminar on Sustainable Development Goals (SDGs) yang digelar BPK sendiri, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran (awareness) pada pimpinan lembaga pemeriksa (supreme audit institutions/SAI) se-ASEAN atas pentingnya SDGs dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi.

“Kita menyamakan persepsi dengan teman-teman BPK se-ASEAN. Kita ‘share’ dengan mereka, karena kita yang relatif lebih siap dibandingkan negara-negara ASEAN,” kata Moermahadi. (Ant/SU03)