AS Tuduh Rusia Ikut Campur Pemilu Presiden 2016

WASHINGTON, SERUJI.CO.ID – Pasukan propaganda Rusia mengawasi tindakan kriminal dan persekongkolan spionase untuk ikut campur dalam kampanye kepresidenan 2016 Amerika Serikat demi mendukung Donald Trump dan menghina Hillary Clinton, menurut surat dakwaan yang dirilis Jumat (16/2).

Surat dakwaan tersebut mengungkapkan rincian yang lebih banyak lagi tentang upaya konkret campur tangan Moskow.

Kantor Penasihat Khusus AS Robert Mueller menugaskan 13 orang Rusia dan tiga perusahaan Rusia, termasuk Badan Riset Internet berbasis di St. Petersburg yang dikenal melakukan provokasi di media sosial. Pejabat yang mengawasi pekerjaan Mueller mengatakan bahwa penyelidikan tersebut belum selesai.

Dokumen pengadilan tersebut mengatakan bahwa mereka yang dituduh memiliki tujuan strategis untuk menyebarkan perselisihan dalam sistem politik AS, termasuk pemilihan umum presiden AS pada 2016. Surat dakwaan tersebut mengatakan bahwa orang-orang Rusia menerapkan persona dalam jaringan palsu untuk mendorong pesan yang memecah belah; pergi ke Amerika Serikat untuk mengumpulkan intelijen, mengunjungi 10 negara bagian; dan mengadakan unjuk rasa politik saat berlagak sebagai orang Amerika.

BACA JUGA:  Ribuan Orang Turun ke Jalan Pasca Penembakan Anggota Dewan Brasil

Dalam satu kasus, dikatakan, orang-orang Rusia membayar orang tak dikenal untuk membangun sebuah kandang di atas sebuah truk datar dan yang lain mengenakan kostum yang menggambarkan Clinton dalam seragam penjara.

Tuduhan sejumlah 37 halaman yang mengejutkan tersebut dapat mengubah perdebatan dalam negeri AS yang memecah belah atas campur tangan Rusia, melemahkan beberapa anggota Partai Republik yang, bersama Trump, telah menyerang penyelidikan Mueller.

“Orang-orang Rusia ini terlibat dalam serangan yang mengerikan dan sistematis terhadap sistem politik kita. Ini adalah sebuah persekongkolan untuk menumbangkan prosesnya, dan membidik demokrasi itu sendiri,” demikian Paul Ryan, Ketua DPR dari Partai Republik.

Surat dakwaan itu tidak menjelaskan mengenai pertanyaan apakah kampanye Trump berkolusi dengan Kremlin, yang sedang diinvestigasi Mueller.

Dalam sebuah cuitan pada Jumat (16/2), Donald Trump memberi pengakuan paling langsung bahwa Rusia telah ikut campur dalam pemilihan umum, yang sering dia perdebatkan.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi