Trump Bungkam Terkait Pertemuan dengan Korea Utara

WASHINGTON, SERUJI.CO.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (17/5) menjauhkan diri dari komentar penasehat keamanan nasionalnya, yang menyebabkan Korea Utara meragukan rencana pertemuan puncak dan mengatakan bahwa sejauh yang dia ketahui pertemuan dengan Kim Jong Un masih di jalurnya.

“Korea Utara sebenarnya berbicara kepada kita tentang waktu dan hal lain seolah-olah tidak ada yang terjadi,” kata Trump kepada wartawan di Kantor Oval selama sesi pengambilan gambar dengan Sekjen NATO Jens Stoltenberg.

Trump mengatakan dirinya tidak mengejar apa yang disebut “Model Libya” dalam usaha membuat Korea Utara melakukan perlucutan senjata nuklir. Penasihat keamanan nasionalnya, John Bolton, telah menyarankan Model Libya dalam sebuah komentar pada Ahad (13/5), yang justru mendorong Korea Utara mengeluarkan ancaman untuk membatalkan pertemuan.

Dia mengatakan kesepakatan yang dilihatnya akan melindungi Kim.

“Dia akan ada di sana, menjalankan negaranya, dan negaranya akan sangat kaya. Model Libya adalah model yang jauh berbeda. Kami menghancurkan negara itu,” kata Presiden Trump.

Dia mengatakan model Libya hanya akan ikut bermain jika kesepakatan tidak dapat dicapai dengan Korea Utara.

“Kami tidak bisa membiarkan negara itu memiliki nuklir. Kami tidak bisa melakukannya,” katanya menambahkan.

Trump mengatakan kepada wartawan bahwa jika pertemuan terjadi, maka terjadilah dan jika tidak, maka Amerika Serikat akan melanjutkan ke hal berikutnya.

Sementara itu, Korea Selatan sedang berusaha untuk menjembatani kesenjangan hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara karena mereka tampaknya memiliki semacam perbedaan dalam sikap menjelang KTT yang sudah direncanakan, kata seorang pejabat di kantor kepresidenan Korea Selatan, Kamis (17/5).

Pernyataan itu muncul setelah Pyongyang di hari Rabu mengancam akan keluar dari KTT pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Singapura pada 12 Juni, dengan mengatakan tidak akan hadir jika Washington terus menuntut secara sepihak untuk meninggalkan persenjataan nuklirnya.

Pejabat kantor kepresidenan atau Gedung Biru mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan atau Presiden Moon Jae-in bermaksud untuk lebih aktif berperan sebagai mediator di berbagai saluran antara Korea Selatan, AS, dan Korea Utara. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hatiā€“hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.