Tokoh Muslim Nigeria Ini Larang Poligami

KANO – Lamido Sanusi II, emir negara bagian Kano yang mayoritas Muslim di sisi utara Nigeria, bekerja bersama sejumlah ulama menyusun aturan melarang poligami. Aturan ini akan diberlakukan bagi laki-laki yang tidak memiliki sarana mendukung poligami. Seperti dikabarkan face2faceafrica dan Heard on Morning Edition edisi Selasa (22/2), pengendalian poligami ini karena ada hubungan antara kemiskinan dan terorisme.

Lamido Sanusi, emir Kano, mengusulkan aturan Islami tentang keluarga.

“Kita di utara banyak menyaksikan konsekuensi ekonomis dari pria yang tidak mampu tapi menikahi empat wanita. Ia menghasilkan 20 anak, tapi tidak bisa mendidik mereka, lalu membiarkan mereka di jalanan, dan akhirnya jadi preman atau teroris, ” kata tokoh Muslim yang pernah jadi Gubernur Bank Sentral Nigeria 2009 – 2014 itu.

Dalam pidato menyambut pertemuan para ulama, Emir Sanusi membeberkan berbagai area yang akan dicakup oleh aturan keluarga yang akan disahkan pemerintah negara bagian Kano.

“Hukum ini tentang apa yang Islam ajarkan tentang pernikahan, yang akan melarang kawin paksa, yang melarang kekerasan dalam rumah, tentang apa-apa yang harus dipenuhi sebelum dapat menikahi istri kedua, yang menjabarkan tanggungjawab ayah di luar sekadar memproduksi anak, dan banyak lagi,” kata pakar ekonom, pakar hukum, yang dihormati di Nigeria itu.

Nigeria beroperasi sebagai republik demokratis. Sejak merdeka dari Inggris, peran penguasa tradisional lebih bersifat seremonial. Namun, di sisi utara Nigeria, emir tetap dipandang sebagai pempinan tradisional sekaligus pemimpin umat Islam. Emir sangat berpengaruh dan mudah mempengaruhi opini publik.

Di sisi lain, kelompok Boko Haram juga muncul dari wilayah utara. Sejumlah analis percaya, kemudahan Boko Haram merekrut pasukan disebabkan maraknya kemiskinan dan kekurangan di wilayah tersebut.

EDITOR: Omar Ballaz

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER