Bangun Bendungan Besar, Ini Janji Ethiopia

KAIRO, SERUJI.CO.ID – Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Ali pada Ahad (10/6) berikrar Ethiopia takkan merugikan jatah air Sungai Nil untuk Mesir melalui pembangunan Bendungan Besar Renaissance Ethiopia (GERD).

Pernyataannya dikeluarkan dalam taklimat bersama di Ibu Kota Mesir, Kairo, dengan Presiden Mesir Abdel-Fattah As-Sisi setelah pembicaraan mereka mengenai bendungan raksasa yang saat ini dibangun di Sungai Nil.

“Saya bersumpah bahwa Ethiopia takkan merugikan jatah air Mesir,” kata Perdana Menteri Ethiopia tersebut selama kunjungan pertamanya ke Kairo sejak ia memangku jabatan pada April.

Ethiopia, negara yang berada di hulu Lembah Nil dan Sudan di hilir mengharapkan manfaat dari GERD, yang sedang dibangun, sementara Mesir yang juga berada di hilir Sungai Nil mungkin menghadapi pengaruh pada jatah 55,5 miliar meter-kubik air Sungai Nil per tahun.


Sementara itu, As-Sisi menggambarkan hubungan Mesir dengan Ethiopia sebagai strategis, dan berjanji akan memelihara kerja sama dengan Ethiopia demi kepentingan terbaik kedua negara.

“Saya ingin menyatakan kembali bahwa hubungan antara Mesir dan Ethiopia adalah hubungan kemitraan strategis, dan kebijakan strategis Mesir ialah meningkatkan kepentingan bersama dengan Ethiopia di segala bidang,” kata Presiden Mesir itu dalam taklimat tersebut.

Kunjungan Ali dilakukan tiga pekan setelah satu terobosan dalam pembicaraan terlihat selama pertemuan tingkat menteri sembilan-anggota, yang diselenggarakan di Addis Ababa, Ethiopia, pada pertengahan Mei, yang terdiri atas menteri urusan luar negeri, pejabat yang bertanggung-jawab atas sumber daya air dan kepala dinas intelijen Mesir, Ethiopia serta Sudan.

“Kunjungan ini penting sebab ini adalah kunjungan pertama perdana menteri baru Ethiopia ke Kairo dan akan mengungkapkan visinya mengenai masalah bendungan,” kata Hani Raslan, Kepala Departemen Studi Sudan dan Lembah Nil di Pusat Kajian Politik dan Strategis Al-Ahram yang berpusat di Kairo.

Selama pertemuan di Addis Ababa, ketiga negara tersebut sepakat untuk membentuk satu kelompok kajian ilmiah bagi konsultasi tentang pembangunan dan pengisian bendungan serta menyelenggarakan pertemuan puncak di kalangan pemimpin ketiga negara setiap enam bulan.

Satu pertemuan serupa tingkat menteri pada April di Ibu Kota Sudan, Khartoum, gagal mencapai kesepakatan mengenai masalah teknis terkait dengan GERD; Ethiopia dan Sudan menganggap Mesir bertanggung-jawab atas kegagalan pembicaraan itu dan Mesir menolak tuduhan tersebut serta mengundang Ethiopia serta Sudan ke pembicaraan lebih lanjut di Kairo. (Ant/Su02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Pakar Gempa AS Minta Maaf ke Masyarakat NTB Atas Prediksi Potensi Gempa di Lombok

Ahli geologi dan kegempaan asal Amerika Serikat, Prof Ron A Harris meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas pernyataanya mengenai hasil penelitian potensi gempa di selatan Lombok, sehingga membuat rasa takut masyarakat.

Indonesia Kecam Dewan Kota Oxford Yang Berikan Penghargaan Pada Benny Wenda

Pemerintah Indonesia mengecam keras pemberian penghargaan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, kepada Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Kasus Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Ini Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Darmawan (Aden) usai diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Jasmas senilai Rp4,9 miliar yang bermasalah tersebut, Selasa (16/7) langsung ditahan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.