Yusril: Uji Materi UU Pemilu Agak Berat

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai uji materi yang diajukan sejumlah pihak terkait pasal yang mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam UU Pemilu agak berat.

“Memang agak berat, yang diuji bukan hanya Undang-Undang Pemilu, kan harus uji juga Undang-Undang Dasar,” kata Yusril dijumpai di acara Mukernas II Partai Bulan Bintang (PBB) di Jakarta, Jumat (4/5) malam.

Sebelumnya sejumlah pihak yang menginginkan Jusuf Kalla kembali menjadi Wapres, mengajukan uji materi UU Pemilu ke MK.

Dalam Pasal 16 dan 227 UU Pemilu dijelaskan syarat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan yang sama, dan surat pemberitahuan belum pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan yang sama.

Selain itu dalam pasal 7 UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

JK sendiri sudah pernah menjadi Wapres selama dua periode, tetapi tidak secara berturut-turut. Menurut argumentasi pihak yang menginginkan JK maju kembali sebagai Wapres, baik dalam UU Pemilu maupun UUD 1945 tidak diatur spesifik apakah seseorang yang menjadi Wapres dua periode tapi tidak berturut-turut, tidak diperkenankan maju kembali.

Yusril mengatakan baik UU Pemilu dan UUD 1945 harus diuji terkait hal ini. Masalahnya, kata dia, tidak ada mekanisme menguji UUD.

MK tidak diberikan kewenangan menguji itu kecuali ada amandemen konstitusi dan konvensi ketatanegaraan.

“Konvensi ketatanegaraan artinya konstitusi tidak berubah namun dalam praktiknya berubah. Tapi saya kira sulit menciptakan konvensi ketatanegaraan,” jelas dia. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KAHMI untuk NKRI

Orang-Orang Merdeka

Sejak media menjadi industri, informasi dan berita harus tunduk pada kepentingan pemilik modal, dan erubahlan wartawan hanya sebagai alat produksi semata

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER