Terkait Kasus Century, Ini Tanggapan Boediono

0
26
Boediono,Wakil Presiden RI periode 2009-2014

DEPOK, SERUJI.CO.ID – Wakil Presiden RI periode 2009-2014 Boediono mengatakan segala aspek hukum terkait dengan kasus Bank Century serahkan pada penegak hukum.

“Saya percaya sepenuhnya pada kearifan beliau-beliau,” kata Boediono usai menjadi pembicara dalam orasi ilmiah bertajuk “Peran Reformasi Sektor Publik dalam Pembangunan Ekonomi di Era Disruptif dan Megatrend Global” di Auditorium Juwono Sudarsono (AJS) FISIP UI, Depok, Jabar, Jumat (13/4).

Boediono enggan menanggapi putusan PN Jakarta Selatan yang meminta KPK untuk menetapkan dirinya tersangka.

“Serahkan pada penegak hukum,” katanya.

Mantan Gubenur BI ini langsung meninggalkan para wartawan yang ingin meminta penjelasan tentang kasus Century.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menetapkan tersangka baru dalam kasus dana talangan/bailout Bank Century setelah mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan LSM Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).

Hakim tunggal Efendi Muhtar dalam amar putusannya, menyebutkan menolak eksepsi termohon KPK untuk seluruhnya.

“Atas dikabulkannya gugatan praperadilan yang diajukan MAKI lawan KPK dalam kasus korups Century, maka tidak ada alasan lagi KPK untuk tidak menetapkan Tersangka baru dalam kasus Century,” kata Koordinator LSM MAKI Boyamin Saiman.

Ia menyebutkan mereka yang layak menjadi tersangka baru yakni semua nama yang disebut dalam dakwaan Budi Mulya, yakni, Boediono, Muliaman D Hadad, Hartadi, Miranda Gultom, Raden Pardede dan lain-lain.

Sedangkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan pimpinan KPK akan membahas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus korupsi Bank Century.

“Bagaimana kelanjutannya nanti kami akan bahas di tingkat pimpinan dan tentuya juga penyidik dan penuntut,” kata Saut.

Saut mengatakan menarik jadi apa yang disampaikan oleh Pengadilan bertitik tolak dari putusannya Budi Mulia.

Budi Mulia di putusannya menyebut 10 nama itu.

“Sebenarnya buat KPK sendiri kami diminta tidak diminta bahkan April tahun kemarin Jaksa Penuntut kami sudah mengelompokkan 10 orang ini perannya seperti apa”, katanya. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Sebagian Uji UU KUP

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian aturan kuasa hukum wajib pajak yang tercantum dalam UU ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan...
yasonna laoly, menkumham

Menkumham Resmikan Pemberian Remisi Sistem Online

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meresmikan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan asimilasi kepada narapidana melalui sistem online. "Hari ini,...

Angka Perceraian di Batam Meningkat

BATAM, SERUJI.CO.ID - Angka perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kota Batam Kepulauan Riau pada Januari-April 2018 sebanyak 808 kasus, meningkat dibandingkan periode yang sama...

BI Ingatkan Pemprov Antisipasi Kenaikan Inflasi Jelang Ramadhan

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Bambang Kusmiarso mengingatkan pemerintah provinsi (Pemprov) itu untuk mengantisipasi kenaikan inflasi yang...

Kemenag Minta Calon Haji Lunasi BPIH

LEBAK, SERUJI.CO.ID - Kementerian Agama Kabupaten Lebak meminta calon haji melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahap kedua, atau paling lambat 25 Mei 2018. "Kami...