Telibat Pungli, Mantan Lurah Bubutan Dituntut Tiga Tahun Penjara

SIDOARJO, SERUJI.CO.ID – Mantan Lurah Bubutan Surabaya, Hanafi dituntut hukuman selama 3 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan dalam persidangan kasus pungutan liar di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Selasa (17/4).

“Menuntut terdakwa Hanafi dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Jaksa Penuntut Umum Saiful Kejakasaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak saat membacakan surat tuntutan di ruang Cakra, Pengadilan Tipikor Surabaya.

Dalam surat tuntutannya terdakwa Hanafi dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain menuntut hukuman badan, terdakwa Hanafi juga dihukum membayar denda, dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan.

Atas tuntutan tersebut terdakwa Hanafi melalui tim penasihat hukumnya mengaku akan mengajukan pembelaan yang sedianya akan dibacakan pada persidangan satu pekan mendatang.

Sebelumnya, kasus pungli terhadap sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Perak Barat itu dilakukan terdakwa Hanafi sejak menjabat sebagai Kasitrantib di Kecamatan Krembangan hingga menjadi Lurah Bubutan.

Pungli itu terpaksa diberikan para pedagang karena adanya ancaman dari terdakwa Hanafi yang akan membongkar kios tempat mereka berniaga tidak dibongkar apa bila tidak membayar.

Setiap bulan masing-masing pedagang di kawasan Perak Barat ini harus menyetorkan uang pada terdakwa Hanafi yang besarnya mulai Rp75 ribu hingga Rp100 ribu rupiah.

Aksi terdakwa Hanafi ini berahkir ditangan Tim Saber Pungli Polres Pelabuhan Tanjung Perak melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada bulan Desember 2017.

Saat ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, Hanafi tidak ditahan lantaran adanya jaminan penangguhan penahanan dari Pemkot Surabaya.

Namun, aksi penyelamatan oleh Pemkot Surabaya itu justru menjadi buah simalakama, tersangka Hanafi justru menghilang dari proses penyidikkan. Dia menghilang setelah Pemkot Surabaya menjatuhkan sanksi pemecatan Hanafi sebagai PNS Pemkot Surabaya.

Pelarian Hanafi berakhir pada 22 Februari 2018. Dia berhasil ditangkap tim yang dibentuk Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak.

Sehari kemudian, kasus pungli ini digulirkan ke Kejari Tanjung Perak. Dalam proses tahap II itu, Hanafi langsung ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.