Putusan Praperadilan Century Tunjukkan Kelemahan KUHP

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menyatakan putusan praperadilan terkait dugaan korupsi Bank Century oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Effendi Muchtar, menunjukkan kelemahan dari KUHP.

Salah satunya penting dalam hal ini, di KUHAP belum ada aturan atau mekanisme penyelesaian terhadap ‘Penyidikan yang berlarut-larut’. Faktanya dalam kasus bank century sejak tahun 2013 ini belum tuntas juga dengan berbagai alasan khususnya tentang minimnya alat bukti, katanya yang juga Ketua Asosiasi Ilmuwan dan Praktisi Hukum (Alpha) kepada Antara di Jakarta, Senin (23/4) pagi.

Seperti diketahui dalam putusan itu, memerintahkan termohon (KPK) untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk.

Azmi menambahkan selalu dijadikan alasan, ketiadaan aturan atau kondisi ini menimbulkan penyalahgunaan kewenangan antara lain dengan dua opsi , yakni, impunitas secara diam diam dan intimidasi tidak bersudah dan dijadikannya “sandera” atau “ATM” bagi terperiksa.

Jadi jika hanya melihat satu sisi dengan fungsi dan tujuan lembaga praperadilan untuk mengatur upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum pasti bukanlah tempatnya untuk menetapkan tersangka dalam sidang praperadilan apalagi dengan menyebutkan nama-nama tersangka secara langsung.

Namun di sisi lain jika mau diakui secara ilmiah, hakim itu adalah pembuat undang undang (law maker) atau ada yang disebut “putusan jalan tengah” jadi di sini hakim telah membentuk dan menemukan hukum berdasarkan fakta fakta baru yang mengharuskan hakim untuk menyimpang dari “strikt recht” yang telah ada , atau adanya kekosongan hukum serta living law (melihat perkembangan masyarakat) kekritisan masyarakat yang mulai dapat mengemukakan fakta-fakta sehingga hakim mempergunakan hukum progresif.

“Kedua pandangan yang jadi ‘gap’ inilah yang akhirnya menimbulkan pro kontra padahal masalahnya adalah terdapat kekurangan dalam aturan KUHAP yang tidak mengatur tentang mekanisme bagi penyidikan yang berlarut-larut,” katanya.

Meski demikian prinsipnya dalam peradilan pidana itu adalah sebuah arena pertempuran dari “dua kubu yang berbeda dalil kepentingan” dari masing masing pihak dalam hal ini nantinya akan menimbulkan perlawanan dari pemohon maupun bagi termohon praperadilan terkhusus lagi bagi nama-nama yang disebutkan dan ditetapkan sebagai tersangka, karena terganggunya kepentingan hukumnya.

Sehingga tidak ada cara yang efektif selain mendorong DPR dan Pemerintah untuk pengesahan KUHP dan KUHAP dengan segera agar ada kepastian hukum bagi aparatur hukum serta adanya jaminan hak asasi manusia yang tercermin dalam hukum acara pidananya.

“KUHP dan KUHAP akan berhasil disahkan sepanjang DPR, pemerintah serta aparatur penegak hukum mempunyai itikad baik dan keinginan luhur secara bersama sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik karena faktanya sampai saat ini KUHP dan KUHAP belum disahkan,” katanya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Reuni 212, Aksi Yang Berat Terasa Ringan

Aksi reuni 212 tahun 2018 ini bukan hanya dihadiri oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pemuka lintas agama. Sebuah spirit yang sangat besar pengaruhnya untuk perubahan bangsa ke depan. Ini sebuah bukti lagi, bahwa umat islam bukan pecundang. Umat Islam bukan teroris pemecah belah bangsa, umat islam bukan anti kebhinnekaan .....

Islam Simbolik dan Islam Substantif: Problema Nilai Islamisitas dalam Politik Indonesia

Bagi saya, Habib Rizieq Shihab masih kurang radikal karena ia tidak memiliki ide original tentang negara nomokrasi Islam, yang menurut Thahir Azhary (1995) sebagai negara ideal atau negara siyasah diniyah dalam konsepsi Ibnu Khaldun (1849). Pengetahuannya tentang Kartosoewirjo yang pernah mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat tahun 1949 juga sangat minim sehingga jika dipetakan, ia hanyalah tokoh pinggiran dalam proses revolusi Islam yang kini sedang berproses di Indonesia.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER