Palsukan Identitas, WNA Malaysia Dideportasi

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Warga Negara Asing asal Malaysia, Che Hassan alias Datuq Hasan (65), yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, memalsukan identitas pribadinya selama tinggal di Lombok, telah dideportasi.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kantor Imigrasi Mataram Ramdani di Mataram, Jumat (4/5), mengatakan, Datuq Hasan dideportasi setelah sebelumnya menjalankan masa pidananya yang telah berakhir awal Mei 2018.

“Rabu (2/5) kemarin yang bersangkutan dideportasi. Jadi setelah masa pidananya selesai disini, kami menjalankan perintah putusan hakim untuk mendeportasinya,” kata Ramdani.

Pengadilan Negeri Praya, sebelumnya telah menjatuhi pidana penjara kepada Datuq Hasan selama empat bulan penjara. Putusan kepada pria yang telah tinggal bersama istri dan anaknya di wilayah Lombok Tengah sejak tahun 2012 ini diberikan pada awal April 2018.

Dalam putusannya, Datuq Hasan dijerat dengan Pasal 119 Ayat 1 Juncto Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian, karena berada di wilayah Indonesia tanpa mengantongi surat izin tinggal yang sah.

Keberadaan Datuq Hasan sejak tahun 2012 di Lombok Tengah, berawal dari pernikahannya dengan seorang TKW asal setempat pada tahun 2010. Datuq Hasan menikah dengan perempuan asal Lombok Tengah ketika bekerja dalam satu perusahaan di Malaysia.

Setelah menikah, keduanya memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya dan hijrah ke Lombok, daerah asal istrinya, yakni di wilayah Aik Darek, Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

Selama tinggal di Lombok Tengah, Datuq Hasan dalam kesehariannya bekerja sebagai petani. Namun keberadaannya disana, Datuq Hasan telah memiliki seluruh dokumen pribadi yang menyatakannya sebagai Warga Indonesia.

Mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga, SIM, sampai kartu sehat, Datuq Hasan mendapatkannya dengan alamat Lombok Tengah.

Kemudian pada akhir tahun 2017, keberadaan Datuq Hasan tercium oleh petugas imigrasi. Datuq Hasan ditangkap dan dinyatakan telah melakukan pelanggaran izin tinggal keimigrasian.

Sejak mendapatkan vonis hukuman dari Pengadilan Negeri Praya, Datuq Hasan tidak diperbolehkan untuk kembali ke Indonesia hingga batas waktu yang telah ditentukan, yakni selama enam bulan lamanya.

“Che Hassan masuk dalam daftar tangkal ke Indonesia selama enam bulan, itu sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian,” kata Ramdani. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diakuisisi atau Mengakuisisi: Satu Demi Satu Jatuh ke Tangan Asing

Suatu saat Anda didatangi oleh manajer pengembangan usaha Unilever menawari Anda untuk membeli 100% saham perusahaan Anda dengan harga 25 tahun laba alias Rp250 miliar. Anda dipersilakan pensiun dengan menikmati laba 25 tahun kedepan dalam bentuk uang tunai. Anda tertarik tidak? Ngiler tidak?

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER