MK Lanjutkan Sidang Uji UU Perjanjian Internasional

0
12
mahkamah konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mahkamah konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional yang diajukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Mahkamah kembali menggelar sidang pengujian UU Perjanjian Internasional dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pihak pemohon dan DPR,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Jakarta, Senin (16/4).

LSM yang memohon pengujian ketentuan a quo adalah; Indonesia For Global Justice (IGJ), Indonesia Human Rights Committee for Social Justice, Serikat Petani, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Aliansi Petani Indonesia (API), Solidaritas Perempuan (SP), Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), serta empat pemohon perseorangan.

Sejumlah LSM ini mengajukan permohonan uji materi ketentuan a quo terkait dengan peran DPR dalam menyetujui penyusunan sebuah perjanjian internasional.

Para pemohon merasa peran DPR untuk menyetujui sebuah perjanjian internasional dikurangi/ tereduksi dengan berlakunya beberapa ketentuan dalam UU erjanjian Internasional.

Dalam permohonannya, para pemohon menilai pasal-pasal yang diujikan tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya dan bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.

Pasal 11 (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.

Pemohon mengatakan bahwa peran DPR jelas telah berkurang/ tereduksi dengan berlakunya Pasal 2 UU Perjanjian Internasional yang telah mengganti frasa “dengan persetujuan DPR” dengan frasa “berkonsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik”.

Persetujuan DPR terhadap pembuatan perjanjian internasional dinilai penting oleh para pemohon karena menjadikan negara telah memberikan sebagian kedaulatannya, apalagi bila perjanjian internasional itu berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat.

Pemohon juga menilai Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, telah memberikan pembatasan jenis perjanjian internasional yang harus disahkan melalui UU.

Selanjutnya terkait Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional beserta penjelasannya dinilai para pemohon merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pasal 10 UU a quo, sehingga juga perlu diujikan. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Mantan Presiden AS George H.W. Bush Dirawat di RS Houston

AUSTIN, SERUJI.CO.ID - Mantan Presiden Amerika Serikat George H.W. Bush dirawat di rumah sakit Houston pada Ahad (22/4), setelah tertular infeksi yang menyebar ke darahnya,...

KPK Panggil Empat Tersangka Suap PN Tangerang

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat tersangka kasus tindak pidana korupsi suap kepada Hakim Pengadilan Negeri Tangerang terkait putusan perkara yang...

MUI: Maraknya LGBT Dipicu Oleh Sifat Permisif

PADANG, SERUJI.CO.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, menilai maraknya fenomena lesbian gay biseksual dan transgender (LGBT) hari ini salah satu dipicu oleh sifat...

Dua Ganda Putra Indonesia Menangi Kualifikasi Pertama BAC

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Dua ganda putra Indonesia memenangi laga babak kualifikasi pertama Kejuaraan Bulu Tangkis Perorangan Asia (Badminton Asia Championships/BAC) 2018 di Wuhan, China,...

Polisi Tembak Mati Pembobol Brankas Karena Melawan

TANGERANG SELATAN, SERUJI.CO.ID - Polisi terpaksa menembak mati dua dari tiga pelaku pembobol brankas yang tengah beraksi di salah satu kantor Bank Perkreditan Rakyat...