Mengkloning dan Menyadap HP Langgar HAM

4
111
Manager Nasution
Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution.

JAKARTA – Beberapa pihak yang selama ini mengkloning nomor telepon warga negara Indonesia tanpa hak adalah melanggar hak privasi dalam hak azasi manusia (HAM). Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengingatkan masalah ini cukup serius.

Ia mengungkapkan, sebetulnya bukan kali ini saja ia mendapat laporan demikian. Beberapa waktu lalu, seorang pengurus Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya mengaku mengalami kejadian itu ketika banyak pihak yang protes atas pesan singkat dari ponsel yang dimilikinya.

Banyak pihak yang protes atas SMS disebar atas nama yang bersangkutan. Padahal yang bersangkutan tidak pernah mengirimkan pesan tersebut.  Maneger mengatakan menurut Pasal 28 f UUD 1945 dan Pasal 14 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dengan demikian, kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 32 UU No.39 Tahun 1999.

“Oleh karena itu negara terutama pemerintah wajib hukumnya hadir melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara tersebut Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 71 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM,” ujar Maneger dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/2), seperti dilansir republika.co.id.

Menurut dia, sejatinya pihak yang tidak terima lalu menuntut melalui mekanisme hukum yang tersedia. Itulah cara elegan mempertahankan hak atas privasi.  “Siapa pun, apalagi pemerintah sebagai pemangku kepentingan tidak boleh melakukan penyadapan, kloning dan sebagainya terhadap ponsel warga negara tanpa hak,” kata dia.

Sebelumnya, Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Mustofa Nahrawardaya mengaku nomor telepon genggamnya dibajak. Ia mengatakan mendapatkan banyak pesan singkat yang mengumpat dan mencaci-maki.

Komentar

BACA JUGA

Terkait Penghadangan Terhadap Anies, Fahira: Tidak Etis dan Kecewakan Warga Jakarta

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Senator DKI Jakarta Fahira Idris geram melihat perlakuan Panitia Piala Presiden 2018 yang tidak mengizinkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendampingi...
Frans Barung Mangera

Belum Simpulkan Gila, Polda Jatim Masih Dalami Pelaku Penyerang Ulama

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Polda Jatim sampai saat ini belum bisa memastikan secara psikis apakah pelaku penyerang KH Abdul Hakim Mubarok mengalami gangguan jiwa atau...
Afifun Nidlom

Muhammadiyah Desak Kepolisian Usut Tuntas Penyerangan Ulama

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas aksi penyerangan yang dialami pengasuh Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem, Paciran,...
Frans Barung Mangera

Berbeda Dengan Legislator, Polisi Tegaskan Penyerang Ulama Belum Dipastikan Gila

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Polda Jatim menegaskan bahwa pelaku penyerangan terhadap KH Abdul Hakam Mubarok, pengasuh Ponpes Muhammadiyah Karangasem, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, pada Ahad...

Hormati Hari Libur Nasional dan Keagamaan, Jatah Waktu Kampanye Dipotong

SURABAYA, SERUJI, CO.ID - KPU Jatim mengurangi total pelaksanaan masa kampanye Pilgub Jatim 2018 menjadi selama 119 hari, dari total keseluruhan hitungan sejak tanggal...
loading...
KH. Luthfi Bashori

Nikah Mut’ah Pernah Dihalalkan, Lantas Dilarang Untuk Seterusnya

Sy. Abdulah RA mengisahkan, ia dan para shahabat pergi berperang besama Rasulullah SAW tanpa disertai wanita (istri mereka). Lalu para shahabat bertanya kepada Rasulullah...

Dilema Piala Presiden, Antara Kekuasaan dan Etika

Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, tertahan di panggung penonton dan tidak ikut serta turun ke lapangan mendampingi Presiden Joko Widodo, setelah dihentikan oleh Paspampres...
IMG_20180219_192213

Habib Lutfi : Umat Islam Harus Gerakkan Ekonomi Kerakyatan

Kotawaringin Barat - Ribuan warga Pangkalan Bun, Sabtu (17/2) malam, membanjiri Lapangan Sampuraga. Kehadiran mereka guna mengikuti acara Kobar Bershalawat yang diadakan oleh Pemerintah...