Mengkloning dan Menyadap HP Langgar HAM

JAKARTA – Beberapa pihak yang selama ini mengkloning nomor telepon warga negara Indonesia tanpa hak adalah melanggar hak privasi dalam hak azasi manusia (HAM). Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengingatkan masalah ini cukup serius.

Ia mengungkapkan, sebetulnya bukan kali ini saja ia mendapat laporan demikian. Beberapa waktu lalu, seorang pengurus Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya mengaku mengalami kejadian itu ketika banyak pihak yang protes atas pesan singkat dari ponsel yang dimilikinya.

Banyak pihak yang protes atas SMS disebar atas nama yang bersangkutan. Padahal yang bersangkutan tidak pernah mengirimkan pesan tersebut.  Maneger mengatakan menurut Pasal 28 f UUD 1945 dan Pasal 14 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dengan demikian, kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 32 UU No.39 Tahun 1999.

“Oleh karena itu negara terutama pemerintah wajib hukumnya hadir melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara tersebut Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 71 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM,” ujar Maneger dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/2), seperti dilansir republika.co.id.

Menurut dia, sejatinya pihak yang tidak terima lalu menuntut melalui mekanisme hukum yang tersedia. Itulah cara elegan mempertahankan hak atas privasi.  “Siapa pun, apalagi pemerintah sebagai pemangku kepentingan tidak boleh melakukan penyadapan, kloning dan sebagainya terhadap ponsel warga negara tanpa hak,” kata dia.

Sebelumnya, Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Mustofa Nahrawardaya mengaku nomor telepon genggamnya dibajak. Ia mengatakan mendapatkan banyak pesan singkat yang mengumpat dan mencaci-maki.

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Blunder

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.