Yusril Tegaskan Pasal Penodaan Agama Harus Tetap Ada dalam Tata Hukum di Indonesia

2
91
yusril ihza mahendra
Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, pasal-pasal mengenai penodaan agama harus tetap ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ia mengingatkan pasal 29 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

“Karena itu, agama mendapat kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Bahkan Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa dan negara kita ini terjadi berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/5/2017).

Pasal-pasal penodaan agama, lanjut Yusril, bukan hanya ada di dalam Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi juga terdapat dalam UU Nomor 1 PNPS 1965 tentang Larangan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

“Pasal 156a KUHP yang baru-baru ini digunakan hakim untuk menghukum Basuki Tjahaja Purnama adalah berasal dari UU Nomor 1 PNPS tahun 1965 itu,” kata Yusril.

UU itu sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan oleh sekelompok orang, termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Namun, MK dalam Putusannya Nomor 140/PUU-VII/2009 menolak permohonan tersebut untuk seluruhnya.

“Jadi MK berpendapat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya, di negara yang berdasar Pancasila, di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka keberadaan agama wajib dilindungi dari setiap penyalahgunaan dan penodaan,” kata Yusril.

Yusril menambahkan, keberadaan ketentuan pidana bagi penodaan atau penistaan terhadap ajaran sesuatu agama itu, umumnya juga berlaku di negara-negara sekuler. Contohnya di Perancis, dimana seorang wali kota dituntut ke pengadilan dengan dakwaan penodaan ajaran agama.

“Di Rusia dan di China juga begitu, padahal mereka negara Komunis,” kata Yusril.

Yusril menilai, sangat lah aneh jika ada sekelompok orang mendesak Pemerintah dan DPR untuk mencabut ketentuan tentang penodaan atau penistaan agama, apalagi kegiatan-kegiatan seperti itu makin banyak terjadi akhir-akhir ini, terutama melalui media sosial.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini menjelaskan, mencabut berlakunya suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan dengan undang-undang atau dengan Perppu, yang tentu akhirnya memerlukan persetujuan DPR jika ingin dijadikan sebagai UU.

“Kalau UU itu lahir, walau kecil kemungkinannya, namun mereka yang kontra dapat mengajukan judicial review untuk membatalkan UU tersebut. Dalam keyakinan saya, MK berpotensi untuk menolak permohonan mereka yang selanjutnya akan menetapkan desain bangunannya,” kata Yusril.

Belakangan ini, pasca pembacaan vonis terhadap terpidana penodaan agama oleh Ahok, makin menguat gelombang suara yang mendesak agar pasal penistaan agama dihapus dari aturan hukum bangsa Indonesia. Mereka yang mendesak penghapusan pasal tersebut menilai undang-undang penodaan agama ini sangat sumir dan rentan untuk digunakan secara semena-mena, sesuai dengan kepentingan atau pesanan kelompok atau pihak tertentu.

 

EDITOR: Iwan Y

BAGIKAN
loading...

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Cak Imin: Tahun 2018 Akan Banyak Terjadi Kejutan Politik

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Pemberitaan mengenai pertarungan Pilpres 2019 diprediksi akan mendominasi pemberitaan di tahun 2018. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),...

BKAD Verifikasi Ulang Data Mahasiswa Penerima Beasiswa

KUPANG, SERUJI.CO.ID - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kupang, Nusa Teggara Timur (NTT) akan melakukan verifikasi ulang data para mahasiswa penerima...

Berdayakan Ummat, Bank Muamalat Gandeng Baznas

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - ‎PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meresmikan jaringan usaha mikro ritel Z-Mart di Stabat Ibu Kota...

KANAL WARGA TERBARU

tanda tanya

Tak Perlu Dijawab

Bukanlah hal mudah untuk memiliki sikap empati. Apalagi mau melangkahkan kaki menjadi simpati dan beraksi untuk membantu sesama. Ketika kita dalam perjalanan, dalam mobil mewah...
KH Luthfi Bashori

Sejak Dulu, Kaum Yahudi dan Nasrani Berusaha Mempengaruhi Umat Islam

Sy. Ibnu Abbas RA memaparkan bahwa Nu’man bin Qushay, Bahr bin Umar, Syasy bin ‘Adi suatu hari mendatangi Rasulullah SAW dan berbincang-bincang. Lalu beliau...
IMG-20170528-WA0002

Rasulullah saw Tidak Berpoligami

Poligami adalah ajaran islam. Seorang laki-laki boleh memiliki 4 orang istri dalam waktu yang sama. Kalau salah satu istri meninggal, atau diceraikan, si laki-laki...