Yusril Tegaskan Pasal Penodaan Agama Harus Tetap Ada dalam Tata Hukum di Indonesia

2
134
yusril ihza mahendra
Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, pasal-pasal mengenai penodaan agama harus tetap ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ia mengingatkan pasal 29 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

“Karena itu, agama mendapat kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Bahkan Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa dan negara kita ini terjadi berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/5/2017).

Pasal-pasal penodaan agama, lanjut Yusril, bukan hanya ada di dalam Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi juga terdapat dalam UU Nomor 1 PNPS 1965 tentang Larangan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

“Pasal 156a KUHP yang baru-baru ini digunakan hakim untuk menghukum Basuki Tjahaja Purnama adalah berasal dari UU Nomor 1 PNPS tahun 1965 itu,” kata Yusril.

UU itu sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan oleh sekelompok orang, termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Namun, MK dalam Putusannya Nomor 140/PUU-VII/2009 menolak permohonan tersebut untuk seluruhnya.

“Jadi MK berpendapat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya, di negara yang berdasar Pancasila, di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka keberadaan agama wajib dilindungi dari setiap penyalahgunaan dan penodaan,” kata Yusril.

Yusril menambahkan, keberadaan ketentuan pidana bagi penodaan atau penistaan terhadap ajaran sesuatu agama itu, umumnya juga berlaku di negara-negara sekuler. Contohnya di Perancis, dimana seorang wali kota dituntut ke pengadilan dengan dakwaan penodaan ajaran agama.

“Di Rusia dan di China juga begitu, padahal mereka negara Komunis,” kata Yusril.

Yusril menilai, sangat lah aneh jika ada sekelompok orang mendesak Pemerintah dan DPR untuk mencabut ketentuan tentang penodaan atau penistaan agama, apalagi kegiatan-kegiatan seperti itu makin banyak terjadi akhir-akhir ini, terutama melalui media sosial.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini menjelaskan, mencabut berlakunya suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan dengan undang-undang atau dengan Perppu, yang tentu akhirnya memerlukan persetujuan DPR jika ingin dijadikan sebagai UU.

“Kalau UU itu lahir, walau kecil kemungkinannya, namun mereka yang kontra dapat mengajukan judicial review untuk membatalkan UU tersebut. Dalam keyakinan saya, MK berpotensi untuk menolak permohonan mereka yang selanjutnya akan menetapkan desain bangunannya,” kata Yusril.

Belakangan ini, pasca pembacaan vonis terhadap terpidana penodaan agama oleh Ahok, makin menguat gelombang suara yang mendesak agar pasal penistaan agama dihapus dari aturan hukum bangsa Indonesia. Mereka yang mendesak penghapusan pasal tersebut menilai undang-undang penodaan agama ini sangat sumir dan rentan untuk digunakan secara semena-mena, sesuai dengan kepentingan atau pesanan kelompok atau pihak tertentu.

 

EDITOR: Iwan Y

loading...

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
tenaga kerja asing

Imigrasi Ungkap Gaji TKA Ilegal Yang Fantastis di Nabire

TIMIKA, SERUJI.CO.ID - Jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura, Timika, Papua menyebut puluhan pekerja asing atau TKA ilegal yang bekerja di tambang emas rakyat di...
Sudrajat-Syaikhu

101 Purnawirawan Jenderal Turun Gunung Menangkan Pasangan Asyik

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) telah menerjunkan sebanyak 101 purnawirawan perwira tinggi TNI ke Jawa Barat untuk memperjuangkan kemenangan Pasangan Calon...

Aparat Siap Amankan 332 TPS di Kota Banjar

KOTA BANJAR, SERUJI.CO.ID - Polres Kota Banjar, menggelar apel pasukan dalam rangka pengamanan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjar serta pemilihan...

Nelayan Dilibatkan Pencarian Korban Tenggelamnya KM Sinar Bangun

SIMALUNGUN, SERUJI.CO.ID  - Basarnas melibatkan nelayan tradisional yang selama ini beroperasi di Danau Toba untuk mencari penumpang KM Sinar Bangun yang tenggelam sejak 18...
Pesawat N219

Baku Tembak dengan Separatis Masih Berlangsung, Evakuasi Sulit Dilakukan

JAYAPURA, SERUJI.CO.ID -  Maskapai penerbangan Trigana Air kesulitan mengevakuasi kru dan pesawat yang ditembak Kelompok Separatis Papua di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Senin...