Yusril Tegaskan Pasal Penodaan Agama Harus Tetap Ada dalam Tata Hukum di Indonesia

2
96
yusril ihza mahendra
Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, pasal-pasal mengenai penodaan agama harus tetap ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ia mengingatkan pasal 29 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

“Karena itu, agama mendapat kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita. Bahkan Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa dan negara kita ini terjadi berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/5/2017).

Pasal-pasal penodaan agama, lanjut Yusril, bukan hanya ada di dalam Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi juga terdapat dalam UU Nomor 1 PNPS 1965 tentang Larangan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

“Pasal 156a KUHP yang baru-baru ini digunakan hakim untuk menghukum Basuki Tjahaja Purnama adalah berasal dari UU Nomor 1 PNPS tahun 1965 itu,” kata Yusril.

UU itu sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan oleh sekelompok orang, termasuk Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Namun, MK dalam Putusannya Nomor 140/PUU-VII/2009 menolak permohonan tersebut untuk seluruhnya.

“Jadi MK berpendapat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya, di negara yang berdasar Pancasila, di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka keberadaan agama wajib dilindungi dari setiap penyalahgunaan dan penodaan,” kata Yusril.

Yusril menambahkan, keberadaan ketentuan pidana bagi penodaan atau penistaan terhadap ajaran sesuatu agama itu, umumnya juga berlaku di negara-negara sekuler. Contohnya di Perancis, dimana seorang wali kota dituntut ke pengadilan dengan dakwaan penodaan ajaran agama.

“Di Rusia dan di China juga begitu, padahal mereka negara Komunis,” kata Yusril.

Yusril menilai, sangat lah aneh jika ada sekelompok orang mendesak Pemerintah dan DPR untuk mencabut ketentuan tentang penodaan atau penistaan agama, apalagi kegiatan-kegiatan seperti itu makin banyak terjadi akhir-akhir ini, terutama melalui media sosial.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini menjelaskan, mencabut berlakunya suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan dengan undang-undang atau dengan Perppu, yang tentu akhirnya memerlukan persetujuan DPR jika ingin dijadikan sebagai UU.

“Kalau UU itu lahir, walau kecil kemungkinannya, namun mereka yang kontra dapat mengajukan judicial review untuk membatalkan UU tersebut. Dalam keyakinan saya, MK berpotensi untuk menolak permohonan mereka yang selanjutnya akan menetapkan desain bangunannya,” kata Yusril.

Belakangan ini, pasca pembacaan vonis terhadap terpidana penodaan agama oleh Ahok, makin menguat gelombang suara yang mendesak agar pasal penistaan agama dihapus dari aturan hukum bangsa Indonesia. Mereka yang mendesak penghapusan pasal tersebut menilai undang-undang penodaan agama ini sangat sumir dan rentan untuk digunakan secara semena-mena, sesuai dengan kepentingan atau pesanan kelompok atau pihak tertentu.

 

EDITOR: Iwan Y

Komentar

BACA JUGA

Disdik Jateng Fasilitasi Pindah Sekolah Siswa Yang Dikeluarkan SMAN 1 Semarang

SEMARANG, SERUJI.CO.ID - Dinas Pendidikan Jawa Tengah memfasilitasi dua siswa yang dikeluarkan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Semarang untuk melanjutkan pendidikan di SMA...

Terkait Siswa Yang Dikeluarkan, Disdik Anggap SMAN 1 Semarang Sesuai Prosedur

SEMARANG, SERUJI.CO.ID - Dinas Pendidikan Jawa Tengah menyatakan langkah yang dilakukan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Semarang dengan mengeluarkan dua siswanya sudah sesuai prosedur. "Setiap...

Berikut Kronologi dari Orang Tua Yang Anaknya Dipaksa Mundur dari Sekolah

SEMARANG, SERUJI.CO.ID - Dua siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Semarang dikeluarkan dari sekolah karena tuduhan menganiaya junior saat pelaksanaan kegiatan latihan dasar kepemimpinan. "Kebetulan,...

Dikeluarkan dari Sekolah Karena Diduga Aniaya Adik Kelas, Siswa Ini Mengadu ke Ombudsman

SEMARANG, SERUJI.CO.ID - Anindya Puspita Helga Nur Fadhila, Siswa SMAN I Kota Semarang yang dikeluarkan dari sekolah atas dugaan penganiayaan terhadap adik kelasnya akan mengadu...
Orang tenggelam

Terjatuh di Sungai Dekat Kampus, 2 Mahasiswa IPB Tewas Tenggelam

BOGOR, SERUJI.CO.ID - Sebanyak dua mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, meninggal dunia akibat tenggelam di aliran sungai yang berada di lingkungan kampus, Ahad...
loading...
Green Action - JRC 9

Green Action di Taman Harmoni, Sampah Jadi Emas

Warna Keputih, Sukolilo Surabaya, 6 tahun lebih yang lalu terbiasa dengan bau sampah yang menyengat. Bau busuk semakin menusuk kala hujan tiba. Namun, sejak beberapa...
Screenshot_20180115_194046

PKS Optimis Peroleh 5 Kursi DPRD Pasaman Barat pada Pileg 2019

SIMPANG EMPAT – PKS optimis lima kursi DPRD Kabupaten Pasaran Barat akan diperolehnya pada pileg 2019. Hal ini disampaikan oleh Fajri Yustian Ketua Tim...
images (5)

Garis 7: Sesat Nalar

Analogi adalah sebuah cara otak untuk memahami sesuatu. Analogi mirip dengan perumpamaan. Jika ada orang yang bertanya bagaimana cara membuat jelly, maka paling mudah...