Fatih Seferagic

Fatih Seferagic Jadi Imam Masjid Alumni IPB

PSM Makassar

PSM Makassar Taklukkan Madura United 6-1

Walau Video Ahok Telah Terbukti Pidana, Hakim Tetap Vonis 1,5 Tahun Buni Yani

2
184
Sidang Buni Yani
Sidang Buni Yani (Foto : Istimewa)

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Buni Yani dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (14/11) siang.

Majelis hakim yang diketuai M Saptono itu menilai Buni Yani bersalah atas perbuatannya mengunggah video pidato Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, di Kepulauan Seribu, 27 September 2016, di laman akun Facebook miliknya dengan mencantumkan keterangan berupa transkrip video pidato yang dinilai tidak sesuai dengan transkrip yang asli dan menghilangkan kata “pakai” saat Ahok menyinggung surat Al Maidah dalam pidatonya.

Video pidato Ahok tersebut juga telah menjadi alat bukti pada persidangan kasus penistaan agama Islam yang dilakukan Ahok. Dimana dalam persidangan kasus Ahok tersebut, video itu telah membuktikan Ahok melakukan tindak pidana sehingga Hakim memutuskan Ahok bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.

Dalam sidang putusan siang ini, perbuatan Buni Yani dinilai memenuhi unsur Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Ahok.

“Menyatakan terdakwa Buni Yani terbukti secara sah bersalah melakukan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik,” kata hakim.

Hakim menilai Buni terbukti melawan hukum dengan mengunggah video di akun Facebook-nya tanpa izin Diskominfomas Pemprov DKI.

Hakim juga menilai Buni terbukti mengubah durasi video. Video asli berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik, sedangkan video yang diunggah Buni di akun Facebook-nya hanya 30 detik.

“Bahwa unsur mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan telah terpenuhi,” ucap hakim.

Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa, kata Hakim Saptono, dapat menimbulkan keresahan terhadap umat beragama, tidak menyesali perbuatan, terdakwa dosen politik seharusnya menunjukkan perilaku yang dapat tauladan panutan di lingkungan kerja, terdakwa tidak mengakui kesalahan.

“Sedangkan hal meringankan yang menjadi pertimbangan dalam putusan, Buni Yani belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga,” kata hakim Saptono.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam sidang pada 3 Oktober lalu di tempat yang sama, tim jaksa yang dipimpin Andi M Taufik menuntut Buni Yani 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. (SU02)

BAGIKAN
loading...

2 KOMENTAR

  1. Kalau untuk mengetahui dikuasainya hukum oleh “komplotan/duit”, bisa liat aja film SILENCED, Film korea. Agak mirip alur ceritanya. Tentang masyarakat kecil yg menuntut keadilan, walaupun bukti sdh di depan mata, tapi uang dan kekuasaan yang membutakan mata keadilan itu sendiri.

    SILENCED – Recomended Film untuk tahu Bagaimana uang dan kuasa bermain atas keadilan. Diambil dari kisah nyata

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Wapres KAHMI

Tutup Munas Kahmi Ke- 10, Ini Pesan Wapres Jusuf Kalla

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla meminta organisasi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) dapat menonjolkan intelektualisme kecendekiawanan. Kalau berbicara dengan batas...
Danau Lawutung

Eksotis, Danau Lawutung Masih Menyimpan Mistis

SUMBA, SERUJI.CO.ID - Danau Lawutung yang terletak di desa Kadahang kecamatan Hahar, kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) salah satu danau yang berada...

KNPI NTT Minta Novanto Kooperatif Hadapai Proses Hukum

KUPANG, SERUJI.CO.ID - Kasus Korupsi KTP-el yang menimpa Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, jadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah (DPD)...

KANAL WARGA TERBARU

image4214

USULAN REMBAG EKONOMI UMAT Versi II

DEPO MUSLIM INDONESIA Barang Warung Harga Grosir Bentuk : Koperasi Jasa Bidang : Distribusi Anggota : 1. Pemilik Warung/usaha retail muslim 2. Produsen muslim Spesialisasi Depo dan Distribusi Modal : 1. Stok Barang...
Doa Bisa Simalakama

Doa Bisa Simalakama

Doa bisa dipandang dari dua aspek. Pertama, doa dilihat dari aspek FUNGSInya. Kedua, doa dilihat dari aspek ISInya. Dilihat dari sisi FUNGSInya, doa adalah ibadah....
VIR

Belajar dari “HUKUM OHM”, Selamat datang Masalah

Jamak kita temui, hampir setiap orang yang menghadapi masalah terlihat kusut di wajahnya. Pada tingkatan tertentu, ada sebagian orang bahkan sampai stres dalam menghadapi...