Wakapolri: Indonesia Harus Bebas Miras Oplosan Sebelum Ramadhan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menargetkan untuk menghentikan peredaran miras oplosan di Indonesia maksimal pada akhir April 2018 atau sebelum bulan suci Ramadhan.

“Seluruh Indonesia (peredaran miras oplosan) harus zero. Target bulan ini selesai,” kata Komjen Syafruddin di Polres Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (11/4), mengomentari soal rencana razia miras oplosan dalam pelaksanaan Operasi Cipta Kondisi.

Menurut dia, kasus miras oplosan merupakan kasus klasik yang kemudian kembali mengemuka dengan modus baru.

“Ini kejahatan lama tapi metode baru. Kejahatan ini sudah lama berada di maayarakat,” katanya.

Sedikitnya hingga saat ini tercatat 82 orang tewas akibat menenggak minuman keras oplosan di beberapa wilayah di Jakarta dan Jawa Barat.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 tewas di Jabar, yakni di Kabupaten Bandung dan Sukabumi. Sementara di Jakarta ada 31 orang tewas.

Tak hanya di Jabar dan Jakarta, kasus miras oplosan pun ditemukan di Kalimantan Selatan.

Dalam memberantas peredaran miras oplosan ini, menurut dia, Polri tidak mampu bergerak sendiri, namun diperlukan kerja sama sejumlah kementerian lembaga.

Selain itu beberapa peraturan daerah (perda) yang mengatur legalitas peredaran miras di sejumlah daerah, dinilainya turut memberikan ruang terhadap peredaran miras oplosan. “Regulasinya harus dibenahi,” katanya.

Tim gabungan yang terdiri dari penyidik Bareskrim, Polda Metro Jaya dan Polda Jabar dikerahkan untuk mengusut kasus miras oplosan ini. Mereka juga bekerja sama dengan BPOM dan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) untuk memeriksa kandungan dalam miras oplosan itu. Miras oplosan yang dikonsumsi para korban diketahui dikemas dalam plastik maupun botol. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Bisa Terima Capres Yang “Ikut” Perayaan Natal, Kenapa Keberatan Jika Hadiah Lomba dari Denny JA?

Karena sifat lomba ini yang sedemikian terbuka, tentu pihak-pihak yang mendukung wacana "NKRI Bersyariah" ini dapat juga menulis pemikirannya dan ikut serta dalam lomba ini. Apalagi jelas-jelas topik yang dilombakan ini adalah MENGUPAS esai yang ditulis Denny JA. Apakah mengupas dalam koteks setuju dengan tesis Denny JA, maupun tidak bersepakat dengannya.

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.