Tidak Sampaikan Informasi Yang Benar, Pakar Hukum: Meikarta Berpotensi Pidana

0
781
James Riady, pemilik Lippo Group saat peresmian mega proyek Meikarta. (foto:istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pakar hukum pidana bisnis dari Universitas Bina Nusantara, Dr. Ahmad Sofian, SH, MA mengatakan PT. Lippo Cikarang Tbk pemilik mega proyek Meikarta City, di Cakarang, Kabupaten Bekasi, berpotensi melakukan tindak pidana karena melanggar doktrin hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

“Dalam banyak laporan yang dirilis media, PT. Lippo Cikarang Tbk telah memiliki izin untuk membangun perumahan seluas lebih kurang 84 Ha, namun dalam promosinya seolah-olah Meikarta telah mengantongi izin seluas 500 Ha,” kata Sofian dalam seminar yang diadakan oleh Kolegium Jurist Institute (KJI) bersama Pusat Studi ketatanegaraan, Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara, di Jakarta, Jumat (22/9).

Menurut doktor hukum pidana lulusan Universitas Indonesia ini promosi dan penjualan yang dilakukan oleh Lippo tersebut berpotensi melanggar doktrin hukum yang disebut “fraudulent misrepresentation”, yaitu suatu pebuatan atau rangkaian perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menyampaikan fakta-fakta materiil yang benar kepada pihak lain namun fakta-fakta materiil yang benar tersebut tidak disampaikan oleh pelaku.

Loading...

“Pelaku tidak menyampaikan kebenaran yang utuh atas fakta-fakta yang seharusnya disampaikan bahkan dengan sengaja menutupinya. Akibat dari perbuatan tersebut dalam jangka pendek maupun jangka panjang, berpotensi terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen (pembeli properti Meikarta -red),” ungkap Sofian.

Doktrin tersebut, lanjutnya, banyak digunakan dalam hukum kontrak dan juga hukum konsumen, yang kemudian dalam perkembangannya doktrin ini juga digunakan dalam hukum pidana terutama ketika dikaitkan dengan perbuatan curang (fraud).

“Jika dikaitkan dengan pembangunan Meikarta, pertanyaan yang dapat diajukan agar doktrin fraudulent misrepresentation ini terpenuhi adalah apakah ada informasi materiil yang tidak disampaikan dengan sengaja oleh Lippo Group kepada konsumen, sehingga akhirnya konsumen yang menyerahkan uangnya berpotensi dirugian di masa depan?” ujarnya.

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU