Tidak Sampaikan Informasi Yang Benar, Pakar Hukum: Meikarta Berpotensi Pidana

0
768
James Riady, pemilik Lippo Group saat peresmian mega proyek Meikarta. (foto:istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pakar hukum pidana bisnis dari Universitas Bina Nusantara, Dr. Ahmad Sofian, SH, MA mengatakan PT. Lippo Cikarang Tbk pemilik mega proyek Meikarta City, di Cakarang, Kabupaten Bekasi, berpotensi melakukan tindak pidana karena melanggar doktrin hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

“Dalam banyak laporan yang dirilis media, PT. Lippo Cikarang Tbk telah memiliki izin untuk membangun perumahan seluas lebih kurang 84 Ha, namun dalam promosinya seolah-olah Meikarta telah mengantongi izin seluas 500 Ha,” kata Sofian dalam seminar yang diadakan oleh Kolegium Jurist Institute (KJI) bersama Pusat Studi ketatanegaraan, Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara, di Jakarta, Jumat (22/9).

Menurut doktor hukum pidana lulusan Universitas Indonesia ini promosi dan penjualan yang dilakukan oleh Lippo tersebut berpotensi melanggar doktrin hukum yang disebut “fraudulent misrepresentation”, yaitu suatu pebuatan atau rangkaian perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menyampaikan fakta-fakta materiil yang benar kepada pihak lain namun fakta-fakta materiil yang benar tersebut tidak disampaikan oleh pelaku.

“Pelaku tidak menyampaikan kebenaran yang utuh atas fakta-fakta yang seharusnya disampaikan bahkan dengan sengaja menutupinya. Akibat dari perbuatan tersebut dalam jangka pendek maupun jangka panjang, berpotensi terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen (pembeli properti Meikarta -red),” ungkap Sofian.

Doktrin tersebut, lanjutnya, banyak digunakan dalam hukum kontrak dan juga hukum konsumen, yang kemudian dalam perkembangannya doktrin ini juga digunakan dalam hukum pidana terutama ketika dikaitkan dengan perbuatan curang (fraud).

“Jika dikaitkan dengan pembangunan Meikarta, pertanyaan yang dapat diajukan agar doktrin fraudulent misrepresentation ini terpenuhi adalah apakah ada informasi materiil yang tidak disampaikan dengan sengaja oleh Lippo Group kepada konsumen, sehingga akhirnya konsumen yang menyerahkan uangnya berpotensi dirugian di masa depan?” ujarnya.

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Terkait SP3 Kasus Habib Rizieq, Jokowi: Tidak Ada Intervensi Pemerintah

TANGERANG, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan "chat" berkonten pornografi yang melibatkan...

Kemendagri Dukung Ketegasan Kapolri Menjaga Netralitas Polri di Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menjaga netralitas Pilkada di Maluku. "Tentu kami 'respect' dan mendukung atas...

Bantah Karena Ketidaknetralan, Polri Enggan Jelaskan Alasan Mutasi Wakapolda Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah mutasi jabatan Brigjen Pol Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku akibat ketidaknetralan Hasanuddin dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan...

Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Langsa Pimpin Apel Bersama

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID  - Hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri, Wali Kota Langsa Tgk. Usman Abdullah memimpin apel bersama dalam rangka halal...

Hari Pertama Masuk Kerja, 100 PNS Malah Bolos

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 100 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran 2018 dinyatakan absen. "Dari...