Sidang Majikan Adelina Ditunda

BUKIT MERTAJAM, SERUJI.CO.ID – Sidang pembunuhan seorang tenaga kerja asal Indonesia, Adelina dengan terdakwa R Jayavartiny (32) dan S Ambika (59) di Mahkamah Majistret 2 Bukit Mertajam, Penang, Malaysia, Kamis (19/4) ditunda karena alat bukti belum lengkap.

Pembantu rumah tangga (PRT) asal Kupang, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia di Rumah Sakit Bukit Mertajam pada 11 Februari 2018, sehari setelah diselamatkan dari rumah majikannya di Taman Kota Permai.

Sidang yang dipimpin Hakim Dianee Ningrat Binti Nor Azhar tersebut ditunda 28 Mei 2018 karena ada alat bukti pathologi dari Jawatan Kimia belum selesai.

Sidang yang mulai berlangsung pukul 09.15 tersebut ikut dihadiri oleh Wakil Dubes RI di Kuala Lumpur, Andreano Erwin dan Konsul Jendral KJRI Penang Iwanshah Wibisono.


Iwanshah Wibisono ketika ditemui usai sidang mengatakan pengadilan masih menunggu alat bukti dari Jawatan Kimia kendati hasil post mortum sudah ada.

“Kami ingin menuntaskan kasus ini secepat mungkin dan menuntut hukuman yang sesuai dari pemerintah Malaysia tetapi kita juga harus mengikuti proses hukum yang berlaku yang memerlukan alat bukti yang kuat untuk sidang selanjutnya,” katanya.

BACA JUGA:  Pelaku Pembunuhan Di Palembang Di Tuntut 13 Tahun

Iwanshah mengatakan keluarga Adelina memang menghendaki adanya keadilan dari sisi kemanusiaan dari hukum pidana namun tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi dari pihak majikan.

“Sebanyak RM 69.300 telah diberikan kepada keluarga Adelima dari hasil gaji Adelia yang belum dibayar kemudian juga biaya pemulangan jenazah dan uang duka. Sedangkan uang papasan atau uang tuntutan perdata belum ada,” katanya.

Wakil Dubes RI di Kuala Lumpur Andreano Erwin mengatakan kehadirannya bersama KJRI untuk memastikan proses jalannya persidangan sudah sesuai atau belum sehingga pemerintah Malaysia bisa menjalankan aturan hukum yang berlaku.

Dia mengatakan keinginan keluarga selain proses pidana adalah proses perdata dimana kerugiaan materiil harus turut diperjuangkan.

Ambika dijerat dakwaan pembunuhan dan terancam hukuman mati bila terbukti bersalah di pengadilan, sedangkan majikannya R Jayavartiny didakwa mempekerjakan warga negara asing secara ilegal dan terancam denda RM 10 ribu hingga RM 50 ribu atau hukuman penjara lebih dari 12 bulan sesuai pasal 55B Undang-Undang Imigrasi Malaysia. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi