Selain Faktor Jauh, Pengacara Ungkap Alasan Lain Ahok Tak Hadiri Sidang Buni Yani

JAKARTA – Pengacara terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), I Wayan Sudirta menyebut faktor keamanan menjadi salah satu alasan kliennya tak memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang perkara Buni Yani di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.

Wayan khawatir muncul demo ratusan orang yang menolak Ahok saat dibawa dari Mako Brimob, Depok menuju Bandung untuk bersaksi dalam sidang tersebut.

“Misalnya begitu Pak Ahok dibawa ke Bandung, turun ratusan orang yang demo. Apakah polisi mampu mengamankan? Itu kan keselamatan Ahok tidak terjamin,” ujar Wayan di Jakarta, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (8/8).

Wayan mengatakan banyak pihak yang sejak lama membenci Ahok. Hal ini terlihat dari aksi demo berjilid yang diikuti ribuan orang bahkan sebelum Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama.

“Ketika tidak menjadi tersangka kemudian demo jadi tersangka, masih ribut juga. Dituntut hukuman percobaan enggak puas juga, enggak terpilih sebagai gubernur enggak puas juga, mundur dari gubernur enggak puas juga, sudah dihukum dan dipenjara dua tahun masih teriak ‘bunuh Ahok’,” katanya.

Bukti tersebut, kata Wayan, yang membuat pihaknya tak yakin untuk menghadirkan Ahok dalam persidangan Buni Yani.

Selain itu efisiensi anggaran negara juga jadi pertimbangan. Menurut Wayan, butuh biaya yang cukup dalam membawa seorang tahanan untuk menjadi saksi dalam persidangan.

“Jangan-jangan polisi enggak bisa bekerja hanya karena mengurus ini dan harus mengawal saksi-saksi,” kata Wayan.

Selain alasan keamanan, Wayan menyebut ketidakhadiran saksi pada sidang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada Pasal 116 menjelaskan, saksi yang berjarak jauh dari tempat sidang tidak perlu dihadirkan. Kemudian Pasal 162 menyebutkan, saksi yang tidak bisa hadir di persidangan cukup dibacakan berita acara pemeriksaan (BAP).

“Waktu KUHAP dibuat sudah diperhitungkan, bahwa kalau saksi jauh tidak perlu dihadirkan. Menghadirkan saksi antarprovinsi kan juga membutuhkan biaya negara,” tuturnya.

Buni Yani sebelumnya menginginkan Ahok hadir di persidangan. Menurut Buni Yani, Ahok wajib datang agar proses persidangan berjalan dua arah dan tidak berat sebelah jika hanya membacakan BAP pemeriksaannya.

“Mestinya dia datang. Bahwa kita kepingin membuktikan apa yang ada di BAP nya ada yang salah,” kata Buni Yani saat ditemui seusai sidang di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Bandung, Selasa (8/8).

Diberitakan sebelumnya, Buni Yani didakwa mengubah video pidato Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. JPU Andi Muh. Taufik membacakan dakwaan Pasal 32 Ayat 1 yang dengan sengaja menghilangkan kata ‘pakai’ yang diucapkan Ahok.

“Dengan menghilangkan kata ‘pakai’ dan menambahkan caption ‘penistaan terhadap agama? ‘(pemilih muslim) dan (juga bapak-ibu) serta kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini, tanpa seizin Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfomas) Pemprov DKI Jakarta’,” kata Andi.

Atas perbuatannya, jaksa Andi mendakwa Buni Yani dengan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (IwanY)

11 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER