Presidium Alumni 212 Sebut Kasus Chat Firza Husein Banyak Kejanggalan


JAKARTA – Ketua Presidium Alumni 212, ustadz Ansufri Idrus Sambo mendesak kepolisian untuk menghentikan kasus chat mesum yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Alasannya, kasus tersebut merupakan fitnah. Ia menemukan banyak kejanggalan dalam chat itu.

Ustadz Sambo menilai kasus tersebut adalah bentuk kriminalisasi karena Habib Rizieq dijerat dengan pasal pornografi atas chat mesum yang dituduhkan kepadanya.

“Kalau ini kita bilang kasus pornografi dimana pornografinya? Habib terlibat dimana? Ada gak gambar-gambar habib yang ada disitu? Kan nggak ada,” kata ustadz Sambo usai melakukan pertemuan dengan komisioner Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (19/5).

Ia melanjutkan, jika ini adalah kasus perselingkuhan antara Habib Rizieq dengan Firza Husein, siapa yang melapor.

“Kalau bilang ini kasus perselingkuhan yang ngaduin siapa? Emang istrinya Habib ngadu? Kalau dibilang ini undang-undang ITE, terus yang nyebarin siapa? Ini sangat janggal sekali,” imbuhnya.

Dengan adanya kasus yang menimpa Habib Rizieq tersebut, menurut Sambo, itu sudah merusak pribadi Habib Rizieq.

“Kalau emang ini UU IT, emang yang nyebarin Habib? kan bukan, jadi enggak ada semuanya, rekayasa semuanya, itu yang kita bilang tadi, ini sudah berlebihan dan sudah merusak pribadi Habib Rizieq,” katanya.

Seperti diberitakan, dalam kasus sex chat dan foto porno yang disebarkan oleh seseorang lewat situs baladacintarizieq.com, polisi telah menetapkan Firza Husein menjadi tersangka.

Tapi, sampai sekarang polisi belum menemukan siapa pembuat situs yang menyebarkan konten pornografi tersebut.

Untuk mendalami kasus tersebut, polisi tengah menunggu Habib Rizieq pulang ke Jakarta untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Sementara itu, Kuasa hukum Habib Rizieq, Kapitra Ampera menilai ada upaya politik untuk menjatuhkan karakter Habib Rizieq sebagai ulama. Dan dia menilai ada unsur pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

Tim hukum Habib Rizieq sebelumnya telah melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM. Kini pihak Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap laporan itu.

 

EDITOR: Iwan Y

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Umat Islam Harus Menangkan Pilpres dan Pileg

Mengingat betapa pentingnya momentum Pemilu 17 April 2019, maka umat Islam harus benar-benar berjuang dan mempunyai komitmen untuk dapat memenangkan pertarungan politik baik untuk Pilpres maupun Pileg yaitu memilih calon Paslon Presiden/Wapres serta Caleg yang didukung oleh Partai Politik yang memang punya komitmen berjuang dan keberpihakan untuk kepentingan Umat Islam dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

close