PPTKIS Laporkan Dugaan Pungli ke KPK

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) PT Cahaya Lombok melaporkan dugaan pungutan liar pembuatan paspor kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat yang ditembuskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Surat laporannya sudah saya kirim beberapa hari lalu. Saya memberanikan diri karena sudah lelah dengan cara-cara semacam itu,” kata Direktur Utama PT Cahaya Lombok Irene Yanti Manuwu, di Mataram, Jumat (2/3).

Ia sengaja menembuskan laporan dugaan praktik pungutan liar tersebut ke KPK karena mengetahui bahwa lembaga antirasuah itu juga fokus mengawasi tindak pidana korupsi yang merugikan calon TKI. Bahkan, sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi NTB membahas masalah tersebut.

Dalam surat laporan tersebut dijelaskan tentang permasalahan yang terjadi di Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LTSP-P2TKI) Kabupaten Lombok Tengah yang baru beberapa bulan beroperasi.

Tiga masalah utama yang disampaikan adalah pengajuan map paspor tidak boleh lebih dari 10 map per hari, sedangkan map yang diajukan PT Cahaya Lombok mencapai 20 per hari.

Selain itu, pihak LTSP Lombok Tengah menahan kuitansi pembayaran bank untuk proses pembuatan paspor. Penahanan dilakukan selama lebih dari dua minggu dengan maksud untuk menghambat proses pembuatan paspor calon TKI.

Pihak LTSP-P2TKI Kabupaten Lombok Tengah juga meminta PT Cahaya Lombok harus melampirkan ijazah, meskipun sudah melampirkan akte kelahiran calon TKI.

“Penerapan aturan yang diberlakukan kepada PT Cahaya Lombok, tidak diberlakukan kepada perusahaan lain. Itu ada apa,” kata Irene.

Dalam laporan tersebut juga menjelaskan masalah yang terjadi diduga sebagai buntut dari PT Cahaya Lombok yang tidak mau membayar kontribusi sebesar Rp75.000 per map dokumen pengajuan permohonan pembuatan paspor.

Irene mengaku tidak mau membayar karena pungutan liar tersebut tidak memiliki dasar hukum.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Salah Besar Bila Disebut Konflik Agraria Tidak Ada 3 Tahun Terakhir, Berikut Datanya

Pendapat Guru Besar hukum terkait pernyataan capres nomor urut 01, Jokowi soal tidak adanya sengketa lahan dalam kurun 3 tahun ini di proyek infrastruktur.

The SOMAD Power

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER