Polisi Tangkap Kades Tersangka Pemerasan Sertifikat Tanah

LANGKAT, SERUJI.CO.ID – Aparat satuan pidana umum Kepolisian Resor Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menangkap tersangka kepala desa pelaku pemerasan dan pemaksaan dengan ancaman pengurusan sertifikat tanah di Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang.

Hal itu disampaikan Kepala Kepolisian Resor Langkat AKBP Dede Rojudin melalui Kepala Satuan Reserse dan Kriminal AKP Firdaus, di Stabat, Sabtu (14/4).

Firdaus menjelaskan penangkapan itu berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/71/II/2018/SU/LKT, tertanggal 5 Februari 2018.

Adapun oknum kepala desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang yang diamankan polisi itu berinisial SUK (43), sebelumnya juga polisi sudah memeriksa beberapa saksi termasuk mengamankan tiga kepala dusun dalam kasus yang sama.

Firdaus menyampaikan pada bulan September 2017 ada program pemerintah pengurusan tanah secara Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara gratis. Namun oleh pihak kepala desa beserta kepala dusun meminta pengurusan biaya pembuatan sertifikat tanah tersebut Rp600.000 bagi yang memiliki alas hak dan Rp850.000 yang tidak memiliki alas hak.

“Dimana apabila masyarakat tidak membayar maka sertifikat yang telah siap diurus tidak akan diberikan, sehingga masyarakat merasa keberatan hingga melaporkannya kepada polisi,” katanya.

Kini tersangka sudah kita amankan untuk pengembangan penyidikan lebih lanjut dan saat ini sudah berada di Mapolres Langkat.

Sebelumnya juga polisi sudah mengamankan tiga kepala dusun yang terlibat dalam kasus tersebut berinisial SUM (40), SW (34), ARI (42) warga Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang dalam kasus yang sama.

Penangkapan terhadap ketiganya berdasarkan laporan warga korban Heriadi (38) warga Dusun N Desa Telaga Jernih yang merasa dirugikan dalam pembuatan sertifikat karena pada bulan November Presiden Republik Indonesia mengunjungi Langkat menyatakan pengurusan sertifikat tanah gratis. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Reuni 212, Aksi Yang Berat Terasa Ringan

Aksi reuni 212 tahun 2018 ini bukan hanya dihadiri oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pemuka lintas agama. Sebuah spirit yang sangat besar pengaruhnya untuk perubahan bangsa ke depan. Ini sebuah bukti lagi, bahwa umat islam bukan pecundang. Umat Islam bukan teroris pemecah belah bangsa, umat islam bukan anti kebhinnekaan .....

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.