Polisi: Penindakan Kendaraan Kader PDIP Sesuai Aturan

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Direktur Lalu Lintas Polda NTB Kombes Pol Arman Achdiat mengatakan, penindakan dalam bentuk tilang terhadap mobil dengan pelat nomor polisi “MAN 1” milik Ketua DPC PDIP Kota Bima Ruslan Usman sudah sesuai aturan Perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Pelat kendaraan seperti MAN 1 jelas sudah melanggar aturan, karena disamping tidak sesuai dengan praktiknya, juga sudah salah dalam penggunaannya,” kata Kombes Pol Arman Achdiat di Mataram, Senin (23/4).

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah dijelaskan bahwa pelat nomor kendaraan menjadi salah satu identitas pengenal dari kendaraan yang digunakan dijalan. Karena itu wajib hukumnya, pelat nomor kendaraan sesuai dengan identitas yang telah tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Baca juga: Lakukan Tindakan Tidak Terpuji, PDIP Copot Jabatan DPC Bima

“Artinya, setiap kendaraan yang digunakan dijalan, wajib diregistrasikan, mulai dari identitas kendaraannya, pemilik kendaraan, sampai pada pemanfaatannya akan diatur sesuai dengan wilayah,” ujarnya.

Terkait dengan langkah penindakan petugas Satlantas Polresta Bima yang menilang kendaraan milik Ruslan Usman di Kota Bima pada akhir pekan lalu, itu dinilainya sudah sesuai aturan.

“Siapapun dia, kalau melanggar aturan, tetap kita beri sanksi, mulai dari bentuk imbauan, teguran sampai pada penindakan hukum berupa penyitaan kendaraan atau pun dokumennya. Apalagi ini menggunakan pelat palsu,” ucap Arman.

Kasus yang pada awalnya ramai di media sosial ini telah menjadi perhatian pengurus pusat partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Akibat perbuatannya yang dinilai sebagai sikap arogansi dan tidak sepantasnya ditampilkan oleh sosok seorang kader partai, DPP PDIP telah membuat keputusan dengan mencopot Ruslan Usman dalam jabatannya sebagai Ketua DPC PDIP Kota Bima. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER