Polisi Diminta Usut Penjualan Obat Herbal Ilegal

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara meminta Polda Sumut agar mengusut tuntas penjualan obat-obat herbal ilegal yang secara bebas diperjualbelikan kepada masyarakat.

“Peredaran obat tradisional tanpa memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) harus dihentikan karena dapat merugikan masyarakat,” kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumut Abubakar Siddik di Medan, Sabtu.

Selain itu, menurut dia, BBPOM Medan sebagai institusi yang berwenang, dalam pengawasan obat herbal itu, harus segera menarik barang tersebut dari pasaran.

“Masyarakat juga diimbau agar hati-hati, jika ingin mengonsumsi produk herbal yang banyak diperjualbelikan,” ujar Abubakar.

Ia menyebutkan, menggunakan obat herbal tanpa izin edar (TIE), sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, karena belum mengetahui isi kandungan atau zat yang terdapat pada obat tersebut.

Pemerintah melalui BBPOM Medan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan perlu turun ke lapangan untuk melakukan penertiban terhadap toko obat yang menjual obat herbal yang bermasalah.

“Konsumen yang akan membeli obat herbal tersebut harus terlebih dulu meneliti, apakah ada tercantum izin edar yang dikeluarkan oleh BBPOM,” ucapnya.

Abubakar meminta kepada masyarakat agar tidak perlu membeli obat herbal jika tidak ada tercantum izin edar tersebut.

Sebab, obat herbal yang seperti itu, belum dianggap dapat memberikan rasa aman dan bisa saja menimbulkan dampak negatif bagi warga yang mengonsumsinya.

“Jadi, masyarakat diharapkan perlu mencermati dan lebih teliti lagi jika ingin membeli produk herbal yang banyak dijual di pasaran,” kata Ketua YLKI Sumut itu.

Sebelumnya, BBPOM Medan menyita belasan jenis obat herbal ilegal dan tanpa memlikin izin edar yang dikeluarkan pemerintah, dari salah satu tempat praktik tabib berinisial MT, di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (30/11).

Kepala BBPOM Medan Yulius Sacramento Tarigan, Senin (4/12), mengatakan, obat herbal yang diperjualbelikan kepada masyarakat itu untuk mengobati berbagai jenis penyakit.

Fari 14 jenis obat yang diamankan tersebut, salah satunya merupakan jenis obat tetes mata sebanyak 63 kemasan. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER