Polisi Bekuk Pengedar Obat Keras di Indramayu

INDRAMAYU, SERUJI.CO.ID – Kepolisian Resor Indramayu, Jawa Barat, membekuk seorang pengedar obat keras sekaligus pembuat dengan menyita 48 ribu tablet dan alat pencetaknya.

“Tersangka berinisial AY ditangkap karena kedapatan menjual obat-obatan yang disimpan di kamar indekosnya,” kata Kapolres Indramayu, AKBP Arif Fajarudin di Indramayu, Jumat (13/4).

Arif mengatakan tersangka merupakan warga Terusan Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Dari tangan tersangka polisi menyita 48 ribu tablet obat keras berbagai merek yang siap diedarkan.

Selain mengedarkan obat keras, tersangka juga berupaya untuk membuat sendiri obat keras tersebut, namun ketika usahanya selalu gagal.


“AY berusaha membuat obat keras sendiri, dari tangan AY kami amankan satu alat pembuatan, tetapi dari pengakuannya selalu gagal,” ujarnya.

Arif menambahkan dari pengakuan AY, obat keras yang diedarkan dan disita tersebut dipasok dari AG yang merupakan warga Jatibarang Kabupaten Indramayu dan saat ini masih dalam pengejaran.

BACA JUGA:  Rutan-Polres Solok Selatan Tangkap Tahanan Kabur

Dari 48 ribu obat keras atau daftar G itu terdiri atas 70 ikat tramadol HCL dengan jumlah total 3.500 tablet, 29 bungkus hexymer kecil warna kuning 14.500 tablet, dan 16 bungkus hexymer besar warna putih jumlah 16.000 tablet.

Kemudian empat boks hexymer denga jumlah keseluruhan 4.000 tablet, 42 botol kutoin phenytoin berjumlah 3.780 kapsul, dan 16 bungkus kutoin phenytoin jumlah keseluruhan 1.440 kapsul.

“Dan lima bungkus double Y warna putih satu bungkus isinya 1.000 tablet, jadi jumlah keseluruhan ada 5.000 tablet,” katanya.

Tersangka kata Arif melanggar Pasal 196 Jo Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 1,5 miliar. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Dari Plot Pembunuhan Menuju Monarkhi Konstitusional di Arab Saudia

Aneka media luar dan dalam negeri dengan telanjang menggambarkannya. Tim 15 orang memutilasi, memotong korban ketika korban masih hidup. Suara melengking korban kesakitan yang luar biasa terdengar dan terekam.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi