Polda Riau Tetapkan 3 Tersangka Pembakar Hutan dan Lahan

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Kepolisian Daerah Riau telah menetapkan tiga tersangka pembakar lahan setelah penetapan status Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Riau.

“Ada tiga tersangka perorangan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Gideon Arif Setiawan di Pekanbaru, Jumat (23/2).

Polda Riau berperan sebagai Satuan Tugas Penegak Hukum pada Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Riau. Gideon menjelaskan, tiga tersangka perorangan itu diduga kuat membakar lahan di Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu dan Kota Dumai.

Namun, ia belum bersedia merinci kronologis masing-masing kasus tersebut.


“Luas kebakaran seluruhnya mencapai 6,5 hektare,” katanya.

Ia mengatakan hingga kini sudah ada 15 laporan terkait Karhutla yang diterima jajaran Polda Riau.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo sebelumnya sempat mengatakan pihaknya telah menyegel 233 hektare (Ha) lahan bekas terbakar untuk keperluan penyelidikan. Lahan yang terbakar dan disegel tersebut juga telah dipasangi garis polisi, dan dalam status quo atau tidak boleh diganggu gugat selama proses penyidikan.

BACA JUGA:  Ketua DPR Puji Sinergi Aparat Ungkap Penyelundupan Sabu-Sabu

Guntur menuturkan dalam perkara ini proses penyelidikan baru sebatas pada lahan perorangan dan belum ada lahan perusahaan yang didalami.

Selain itu, dari seluruh perkara tersebut, ia menyebutkan mayoritas ditangani oleh jajaran Kepolisian Resor Meranti. Wilayah tersebut merupakan yang paling parah mengalami kebakaran lahan dengan total luas mencapai 211 hektare.

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, total luas lahan terbakar mencapai 633 hektare. Kabupaten Meranti dan Indragiri Hulu menjadi daerah dengan luas kebakaran terparah, dengan luas masing-masing 121,25 hektare dan 121,5 hektare.

Terhitung sejak 19 Februari hingga 31 Mei 2018, Riau sudah berada pada status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Pemerintah Provinsi Riau menetapkan kondisi ini karena pada awal tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah titik panas (hotspot) dan luas Karhutla yang sangat naik signifikan. (Ant/SU03)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi