Pengacara: Habib Bahar Main Hakim Sendiri Karena Laporannya Tidak Ditindaklanjuti Polisi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Sugito Atmo Prawiro, mengakui tindak penganiayaan yang dilakukan Habib Bahar masuk dalam kategori main hakim sendiri dan tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan bernegara.

“Benar main hakim sendiri. Namun, semua ini tidak akan terjadi jika hukum berjalan dengan adil. Tidak mungkin ada akibat tanpa adanya sebab,” kata Sugito dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (20/12).

Sugito menerangkan, penganiayaan itu bermula dari dugaan penipuan yang diduga dilakukan dua orang berinisial MHU (17) dan ABJ (18) yang mengaku-ngaku mengatasnamakan diri sebagai Habib Bahar.

Menurutnya, MHU dan ABJ mengunggah sejumlah video di media sosial, yang menampilkan perilaku yang tidak patut dilakukan seorang ulama seperti merokok, menyetir mobil dengan kaki, hingga meminta uang ke sejumlah orang.


Sayangnya, lanjut Sugito, tindakan yang menimbulkan citra buruk Habib Bahar itu tidak pernah ditindikanlanjuti oleh pihak kepolisian, padahal pihaknya telah melaporkan kejadian itu berulang kali.

“Ternyata dua penipu ini sudah berkali-kali dilaporkan oleh Habib Bahar, namun tidak juga ada tindakan dari aparat kepolisian, padahal perbuatan menipu dan mencemarkan nama baik sesorang itu merupakan tindak kejahatan,” ungkapnya.

Baca juga: Polisi Ungkap Alasan Habib Bahar Aniaya Korban

Sugito mengatakan, sikap hukum yang tumpul inilah yang kemudian memicu Habib Bahar akhirnya main hakim sendiri. Ia pun mempertanyakan letak keadilan karena dua orang penipu yang memicu terjadinya tindak main hakim sendiri tidak diproses hukum hingga saat ini.

BACA JUGA:  Kemenkumham Akui Ada Peredaran Narkoba di Lapas Kalianda

“Di mana letak keadilan ketika sang pemicu perbuatan main hakim sendiri ini bebas? Padahal mereka juga adalah para penjahat yang melakukan penipuan. Ibarat ada maling dipukuli warga, yang memukuli ditangkap sedangkan malingnya dibebaskan. Hukum mana yang membenarkan ini?” ujarnya.

Dari latar belakang itu semua, Sugito menduga bahwa kliennya memang merupakan sosok yang dibidik dalam jeratan kasus penganiayaan untuk menggoyahkan perjuangan umat.

“Analisa saya, Habib Bahar memang dibidik dengan bidikan yang tepat sasaran, ketika ada kesalahan maka di-blow up dengan begitu hebatnya untuk menggoyahkan perjuangan umat,” pungkasnya.

Baca juga: Habib Bahar bin Smith Ditahan, Fadli Zon: Bukti Kriminalisasi Ulama

Kasus dugaan penganiayaan anak tersebut terjadi pada Sabtu (1/12). Peristiwa terjadi di Pesantren Tajul Alawiyyin di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus penganiayaan ini dilaporkan ke Polres Bogor pada Rabu (5/12) dengan laporan polisi nomor LP/B/1125/XI/I/2018/JBR/Res.Bgr.

Polisi menjerat Habib Bahar dengan pasal berlapis yakni Pasal 170 ayat (2) KUHP, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Pasal 333 ayat (2) KUHP, dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi