Penanganan Penyanderaan di Papua, Wiranto: Kami Ada Batasnya

BOGOR, SERUJI.CO.ID – Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan ada batas upaya persuasif dalam upaya menangani penyanderaan di Timika, Papua jika banyak korban berjatuhan.

“Kalau negosiasi terus tapi korban berjatuhan di kita, bagaimana? Apa kita biarkan prajurit kita mati konyol hanya karena kita terus-menerus mengajak dan yang diajak tidak mau,” kata Wiranto ditemui di Istana Kepresidenan Bogor pada Kamis (16/11).

Kelompok separatis dari Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM), yang disebut polisi sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) itu kini masih menahan 1.300 warga sipil yang diisolasi di Kampung Banti dan Kimbeli, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.

“Aparat keamanan gabungan masih terus mengutamakan tindakan persuasif untuk membebaskan para warga,” kata Wiranto

Polisi juga telah menyebarkan maklumat melalui helikopter pada Senin (13/11) yang berisi permintaan untuk menyerahkan senjata dan menyerah kepada aparat keamanan. Selain itu Polisi juga meminta agar KKB tidak melakukan tindakan kriminal seperti penganiayaan, pemerkosaan atau pembunuhan kepada warga sipil.

Selain itu Polda Papua juga menjelaskan belum ada tanda dari KKB untuk menyelesaikan persoalan secara damai.

Polda juga kembali memberikan pemberitahuan kepada KKB pada Kamis melalui sejumlah tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemerintahan dengan bernegosiasi agar masyarakat diberi kesempatan untuk keluar dari Banti dan Kimbeli.

“Oleh karena itu kalaupun aparat keamanan Indonesia, apakah kepolisian yang diperkuat oleh TNI nanti melakukan langkah-langkah yang tegas dan kuat di Papua, itu karena memang yang harus dilakukan untuk melawan kelompok kriminal dan itu sudah kategori kriminal yang harus kita selesaikan secara hukum, secara tegas,” ujar Wiranto.

Aparat keamanan terus menghindari provokasi yang menginginkan adanya kegaduhan situasi keamanan di Papua, kata Menko Polhukam.

Wiranto juga mengingatkan pihak asing untuk tidak menuduh aparat keamanan berlaku sewenang-wenang dalam menangani penyanderaan yang terjadi di Mimika. (Ant/SU02)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Boneka Cantik dari Balaikota

Seperti drama korea (drakor), ada yang menangis ada yang tertawa. Akhirnya perburuan rekom PDIP untuk pilwali Surabaya mencapai antiklimaks, Rabu (2/9). And the winner is...Tri Rismaharini sebagai sutradara terbaik. Whisnu berusaha tatag, berdiri di depan kamera menghadap Megawati Soekarnoputri. "Aku tidak akan buang kamu, Whisnu," kata Mega.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER