Menag “Warning” Travel Haji-Umrah Putar Dana Jamaah

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan akan memberikan “warning” atau peringatan bagi travel atau biro perjalanan haji dan umrah hingga mencabut izin perusahaan tersebut.

“Bagi Penyelenggara Pemberangkatan Ibadah Umroh atau PPIU agar tidak memutar dana jamaah ke usaha lain, tentu akan diberikan peringatan bila terindikasi dan terbukti maka akan disanksi,” tegasnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (25/1).

Usai peresmian Kantor Urusan Agama kecamatan di Kantor Wilayah Kemenag Sulsel, Lukman menyatakan pihaknya sedang menyiapkan regulasi terkait penggunaan dana jamaah ke usaha lain dengan mengetatkan pengawasan terhadap PPIU.

“Tidak boleh dana jamaah diputar untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan urusan perjalanan umroh. Kita sedang menyiapkan regulasinya untuk itu,” ungkap Menteri Agama dua periode dimasa Presiden SBY dan Jokowi tersebut.

Menurut dia, berdasarkan laporan ada sejumlah travel ibadah umrah diduga menggunakan dana jamaahnya untuk kepentingan lain sehingga berefek kepada jamaah yang tertunda keberangkatannya dari jadwal semula dijanjikan.

“Tavel ibadah umroh maupun haji harus menjalankan usahanya dengan benar-benar, tidak menggunakan dana itu ke bisnis yang lain membuat keberangkatan jamaah terhambat,” kata pria kelahiran Jakarta 25 November 1962 ini.

Mengenai dengan biro perjalanan umrah dan haji PT Abu Tours yang kini sedang menjadi sorotan terkait penundaan keberangkatan 16.467 jamaahnya, Kemenag akan berkoordinasi bersama kepolisian untuk mengusut bila memang terjadi unsur pidana.

“Travel-travel yang nakal seperti itu tentu akan berhadapan dengan hukum bilamana terbukti. Kalau terindikasi adanya perbuatan pidana maka kita proses hukum,” tutur mantan wakil Ketua MPR sekaligus tokoh Nahdatul Ulama itu.

Sebelumnya, manajemen PT Abu Tours Travel dipanggil Komisi E DPRD Sulsel untuk menjelaskan terkait dengan penundaan keberangkatan ribuan jamaahnya. Pihak Abu Tours kembali berjanji akan memberangkatkan jamaahnya mulai 10 Februari 2018.

Kendati demikian, penundaan tersebut diduga dana jamaah di putar ke usaha lain Abu Tour seperti diungkapkan anggota Komisi E DPRD Jafar Sodding, namun belum bisa dipastikan adanya tudingan tersebut karena belum masuk ke ranah hukum. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER