Megawati Dilaporkan ke Polisi, Ini Tanggapan DPP PDI Perjuangan

4
423
Megawati Soekarno Putri
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. (Foto: Istimewa)

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – DPP PDI Perjuangan menduga adanya upaya isu SARA yang akan dibawa ke Jatim agar Pilkada di Jatim berjalan tidak nyaman. Dugaan tersebut diungkapkan menanggapi adanya laporan polisi dari ulama Pamekasan Madura yang melaporkan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ke Polda Jatim, pada Rabu (8/11).

“Laporan polisi kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dengan tuduhan melakukan perbuatan yang menyatakan permusuhan atau kebencian atau penghinaan terhadap golongan tertentu pada pidato HUT PDI Perjuangan tgl 10 Januari 2017 ke Polda Jawa Timur pada tanggal 8 November 2017 sebagai sesuatu tindakan hukum yang patut dicurigai sebagai upaya untuk memulai mengobarkan isu SARA dalam pilkada Jawa Timur,” kata Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah melalui keterangan tertulis yang diterima SERUJI di Surabaya, Rabu (8/11).

Ahmad mempertanyakan, peristiwa pidato Ketua Umum PDI Perjuangan pada HUT PDIP ke 44 telah terjadi 11 bulan lalu, tepatnya tanggal 10 Januari 2017, tetapi mengapa baru dilaporkan tanggal 8 November 2017 ketika tahapan pilkada Jatim baru dimulai digelar.

Loading...

Dia berpesan kepada segenap kader-kader PDI Perjuangan se-Jawa Timur dan seluruh Tim Pendukung Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur agar tidak terpancing dengan propaganda dan provokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menciptakan instabilitas sosial dan politik di Jawa Timur dengan mengobarkan isu SARA.

Lebih lanjut dia mengatakan, PDI Perjuangan dapat memahami, bahwa dalam sistem negara hukum Indonesia, memang benar tiap-tiap warga negara dan masyarakat dapat melaporkan siapapun ke Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun tidak semua laporan polisi itu wajib untuk ditindaklanjuti Polri ke tingkat penyelidikan atau penyidikan apabila tidak memenuhi unsur pidananya.

“Apalagi jika laporan polisi tersebut didasari motif menimbulkan masalah SARA yang dapat menciptakan konflik sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya percaya sepenuhnya kepada Polda Jawa Timur agar berhati-hati dan sigap menangani kasus ini sehingga tidak berkembang menjadi masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat di Jawa Timur.

“Mari sama-sama kita ciptakan pilkada Jatim yang aman, tertib dan damai dengan tetap menjaga persaudaraan kebangsaan kita bersama,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Rabu (8/11), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh ulama yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Ishlah Pamekasan, Madura, Mohammad Ali Salim.

Megawati dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian saat memberikan pidato dalam HUT PDIP ke-44 pada Januari 2017. (Setya/SU02)

4 KOMENTAR

  1. Jadi ingat, pembubaran ormas HTI. Dari dulu ormas itu sdh ada dan damai2 saja, kenapa baru kali dibubarkan sekarang. Konon pembubarannya diduga karena rezim ini anti islam. Sengaja cari2 kesalahan dan sedikit berbau sara pembubarannya..

    Aduuuh….!

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU