LPSK Bahas Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM

0
2
lpsk

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau LPSK bersama Kantor Sekretariat Kepresidenan (KSP) dan Komisi Nasional Perempuan membahas pemenuhan hak bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada masa lalu.

“Ini menunjukkan keseriusan niat pemerintah untuk mencari jalan keluar terkait pelanggaran HAM berat masa lalu,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai melalui keterangan tertulis di Jakarta Rabu (14/2).

Pembahasan itu dipimpin Deputi V KSP Ifdal Kasim dan dihadiri juga perwakilan dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM.

Semendawai mengatakan masalah pelanggaran HAM berat pada masa lalu harus dituntaskan dengan cara terbaik melalui yudisial atau peradilan maupun non yudisial seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Semendawai menilai penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui peradilan mengalami kesulitan karena para pelaku yang harus diadili sudah meninggal dunia.

“Sementara ada kebutuhan korban yang harus dipenuhi maka harus ada mekanisme yang diambil termasuk jika harus melalui cara non yudisial,” jelas Semendawai.

LPSK menurut Semendawai sudah mengupayakan reparasi kepada korban yakni rehabilitasi medis dan psikologis yang diberikan sesuai amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Namun, pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat menemui kendala termasuk penghadangan dari kelompok tertentu.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengungkapkan bentuk penghadangan yang dilakukan kelompok tertentu itu berupa ancaman fisik.

“Dan itu akan terus terjadi jika tidak ada penyelesaian masalah ini,” ujar Edwin.

BACA JUGA
Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Kekerasan Pada Ulama

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Terkait kasus penganiyaan terhadap ulama atau tokoh agama, Khofifah Indar Parawansa menyesalkan hal itu dan berharap pihak berwenang dapat mengusut tuntas...

Ini Tiga Hal Yang Dibahas Dalam Rapat Rektor Kampus Negeri se-Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Rektor kampus negeri se-Jawa Timur berkumpul di UIN Sunan Ampel Surabaya, Selasa (20/2), untuk membahas perkembangan terakhir SNMPTN 2018, masalah penomoran...
IAIN Langsa

Rektor IAIN Langsa: Negara dan Presidennya Sama, Tapi Kenapa Kenyataan Sosialnya Beda

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Dr. H. Zulkarnaini, MA mengatakan masyarakat Indonesia belum merasakan kehidupan atau kenyataan sosial...

Jika Menang Pilgub, Puti Guntur Janjikan Pendidikan Gratis

MALANG, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno saat ini tengah fokus mengampanyekan berbagai program untuk...
Puti ke Gereja

Kunjungi Keuskupan Gereja Katolik, Puti Guntur Sampaikan Komitmen Kebangsaan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Puti Guntur Soekarno berkunjung ke Gereja Katolik Keuskupan Kota Malang, Selasa (20/2). Turut mendampingi Sekretaris DPD PDIP...
loading...
IMG_20180220_212008

Pasukan Dayak dan Banser Sepakat Bertemu, Ada Apa..?

Kotawaringin Barat - Sejumlah anggota Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) , anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) serta anggota Aliansi Pemuda Dayak (APD) Kabupaten...
20180215_133823

SMA Negeri 1 Merbau Melakukan Aksi Hari Hijab Massal

Para siswa perempuan berbaris dengan rapi di Jalan DI. Panjaitan, sambil senyum-senyum siswa-siswa perempuan SMA Negeri 1 Merbau pawai hijab massal. Dengan membawa spanduk...
019786100_1439819451-ilustrasi-penghinaan-1

Hukum Menghina Bagi Muslim, Masihkah Perlu KUHP?

Undang-undang masalah penghinaan pada presiden/pejabat negara dan wakil rakyat menjadi pembahasan yang sangat menarik di masyarakat. Bahkan menjadi kerancuan manakah antara hinaan dan kritikan....