LPSK Bahas Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM

0
43
lpsk

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau LPSK bersama Kantor Sekretariat Kepresidenan (KSP) dan Komisi Nasional Perempuan membahas pemenuhan hak bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada masa lalu.

“Ini menunjukkan keseriusan niat pemerintah untuk mencari jalan keluar terkait pelanggaran HAM berat masa lalu,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai melalui keterangan tertulis di Jakarta Rabu (14/2).

Pembahasan itu dipimpin Deputi V KSP Ifdal Kasim dan dihadiri juga perwakilan dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM.

Semendawai mengatakan masalah pelanggaran HAM berat pada masa lalu harus dituntaskan dengan cara terbaik melalui yudisial atau peradilan maupun non yudisial seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Semendawai menilai penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui peradilan mengalami kesulitan karena para pelaku yang harus diadili sudah meninggal dunia.

“Sementara ada kebutuhan korban yang harus dipenuhi maka harus ada mekanisme yang diambil termasuk jika harus melalui cara non yudisial,” jelas Semendawai.

LPSK menurut Semendawai sudah mengupayakan reparasi kepada korban yakni rehabilitasi medis dan psikologis yang diberikan sesuai amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Namun, pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat menemui kendala termasuk penghadangan dari kelompok tertentu.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengungkapkan bentuk penghadangan yang dilakukan kelompok tertentu itu berupa ancaman fisik.

“Dan itu akan terus terjadi jika tidak ada penyelesaian masalah ini,” ujar Edwin.

Loading...