Lebih Dari 23 Ribu Botol Miras Dimusnahkan Pemkot Serang

SERANG, SERUJI.CO.ID – Untuk meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan minuman keras (miras) di wilayah Kota Serang, sebanyak 23.594 botol miras dari berbagai jenis dimusnahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang di halaman Pusat Pemerintahan Kota Serang, Senin (19/3).

Walikota Serang Tubagus Haerul Jaman mengatakan pemusnahan ini hasil kerja sama Pemkot Serang, Satpol PP Kota Serang, dan juga Polres Serang Kota. Kegiatan ini sebagai implementasi dari peraturan daerah (perda) no 2 tahun 2010 terkait pekat.

Walikota Serang TB Haerul Jaman mengklaim bahwa pemusnahan miras ini sudah sering dilakukan oleh Pemkot.

“Pada prakteknya kita tidak hanya melakukan pemusnahan dan penyitaan saja, tapi penertiban dan penutupan juga kepada tempat-tempat yang tidak memiliki izin dan menyalahi peruntukannya,” ucapnya saat ditemui usai pemusnahan miras di Puspemkot Serang, Senin (19/3).

Menurutnya, kegiatan penyitaan miras ini sangat sering dilakukan. Untuk itu, ia akan terus melakukan penertiban dan penutupan tempat atau distributor yang tidak memiliki izin edar.

Jaman pun mengajak kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk menumbuhkan kesadaran terkait bahaya miras ini. Karena, dikatakan Jaman kesadaran masyarakat Kota Serang akan hal itu masih rendah.

“Kembali lagi, kesadaran seluruh warga dan pelaku usahanya. Kami sudah mengajak,mengimbau dan memberikan sanksi tapi ada saja yang nakal. Sampai saat ini pun kami rasakan, mereka kucing-kucing dengan anggota Satpol PP,” tandasnya.

“Padahal untuk menjaga kondusifitas wilayah itu diperlukan peran semua pihak termasuk masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu Kapolres Serang Kota, AKBP Komarudin, mengungkapkan miras yang dimusnahkan hari ini adalah sitaan dari beberapa titik tempat hiburan dan dua gudang besar miras di Kota Serang.

“Sebagian kecil kita dapatkan dari tempat hiburan dan sebagian besar dari gudang besar di Taktakan dan Pasar Rau,” ujarnya.

Dalam melakukan razia dan pemusnahan miras pihaknya mengacu kepada peraturan menteri perdagangan (Permendag) yang menjelaskan bahwa untuk izin sub distributor harus penunjukan.

Dalam pasal 20 ayat 4 Permendag juga menjelaskan bahwa Pemda dapat melakukan pembatasan peredaran miras di wilayahnya melalui perda.

“Di Perda no 2 tahun 2010 Kota Serang juga menjelaskan tidak ada satupun pasal-pasal yang memperbolehkan penjualan miras. Ini yang dijadikan acuan oleh kita untuk melakukan pemberantasan peredaran miras di Kota Serang,” terangnya. (Rizki/SU05)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER