Komnas Perempuan Kutuk Penghakiman yang Melecehkan Seksual

0
72
Pengarakan warga
Ilustrasi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengutuk keras penghakiman massa berupa pelecehan seksual seperti yang terjadi terhadap sepasang muda-mudi di Tangerang yang dituduh berbuat asusila.

“Tanpa pembuktian melalui proses hukum, masyarakat sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukan penghukuman, penganiayaan dan pelanggaran hak orang lain yang dijamin dalam konstitusi,” kata Komisioner Komnas Perempuan Adriana Venny melalui pesan tertulis di Jakarta, Kamis (16/11).

Adriana mengatakan tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan hak-hak yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah Undang-Undang.

Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat dan atas rasa aman.

“Perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi,” kata Adriana

Begitu pula dengan Pasal 28G Ayat (2) yang menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Penghakiman di luar proses hukum juga melanggar Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 17 Ayat (1) menyatakan tidak seorang pun dapat sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadinya, keluarganya atau diserang kehormatan dan nama baiknya.

Sedangkan Ayat (2) Pasal yang sama menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu.

Ayat (2) Pasal yang sama menyebutkan menginjak atau memasuki pekarangan kediaman atau rumah yang bertentangan dengan kehendak orang yang mendiami hanya diperbolehkan dalam hal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

“Karena itu, tindakan penghakiman tanpa prosedur hukum merupakan perbuatan yang melawan hukum,” kata Adriana. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

JK Bersilaturahim ke Kediaman SBY

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi istri, Mufidah Kalla, bersilaturahim ke kediaman Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kuningan, Jakarta, Senin...
tenaga kerja asing

Imigrasi Ungkap Gaji TKA Ilegal Yang Fantastis di Nabire

TIMIKA, SERUJI.CO.ID - Jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura, Timika, Papua menyebut puluhan pekerja asing atau TKA ilegal yang bekerja di tambang emas rakyat di...
Sudrajat-Syaikhu

101 Purnawirawan Jenderal Turun Gunung Menangkan Pasangan Asyik

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) telah menerjunkan sebanyak 101 purnawirawan perwira tinggi TNI ke Jawa Barat untuk memperjuangkan kemenangan Pasangan Calon...

Aparat Siap Amankan 332 TPS di Kota Banjar

KOTA BANJAR, SERUJI.CO.ID - Polres Kota Banjar, menggelar apel pasukan dalam rangka pengamanan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjar serta pemilihan...

Nelayan Dilibatkan Pencarian Korban Tenggelamnya KM Sinar Bangun

SIMALUNGUN, SERUJI.CO.ID  - Basarnas melibatkan nelayan tradisional yang selama ini beroperasi di Danau Toba untuk mencari penumpang KM Sinar Bangun yang tenggelam sejak 18...