Kekerasan Pemuka Agama, Ini Tanggapan Bambang Soesatyo

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan mengutuk keras aksi kekerasan terhadap pemuka agama dan perusakan rumah ibadah yang terus berulang.

“Kepolisian harus segera mengusut tuntas aksi-aksi kekerasan terhadap pemuka agama, agar masyarakat tak semakin resah,” kata Bambang Soesatyo, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Senin (19/2).

Kekerasan terhadap pemuka agama yang terbaru menimpa pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Karang Asem, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, Ahad (18/2) dan seorang muadzin di Majalengka, Jawa Barat.

Sedangkan perusakan rumah ibadah terjadi di Pura Mandhara Giri Semeru Agung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

“Saya menyatakan mengutuk keras aksi-aksi kekerasan terhadap para pemuka agama dan perusakan rumah ibadah. Polri harus segera mengusutnya secara serius dan membongkar motif di baliknya,” ujar Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo.

Politisi Partai Golkar tersebut menambahan, rangkaian kekerasan terhadap pemuka agama dan perusakan rumah ibadah bukan hanya meresahkan masyarakat, juga berpotensi memicu perpecahan antarumat beragama.

Sebagai ketua DPR RI, Bamsoet mengimbau TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) makin meningkatkan kewaspadaannya dan mencermati kemungkinan adanya gerakan terorganisir.

“Pimpinan DPR RI meminta Komisi I DPR mendorong TNI dan BIN untuk mengantisipasi situasi keamanan, ketertiban, dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, Bamsoet juga meminta masyarakat tetap tenang dan dapat menahan diri, jangan mudah terpancing dan tidak menjadikan insiden itu sebagai provokasi yang sarat unsur SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER