Jaksa Bisa Ajukan Banding Terkait Putusan Kasus First Travel

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pengajar Hukum Pidana Universitas Bung Karno Azmi Bung Karno menyatakan jaksa dapat mengajukan kontra banding untuk menegaskan agar barang atau aset yang disita PT First Travel harus dikembalikan ke jemaah atau ke badan pengelola yang ditunjuk.

“Karenanya jaksa dapat menyebutkan terjadi kesalahan dalam penerapan hukum oleh pengadilan negeri terkait dengan barang sitaan yang dijadikan aset negara,” katanya di Jakarta, Senin (4/6) malam.

Ia menambahkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara apabila aset pada kasus First Travel diputuskan menjadi aset negara, akibat hukumnya tidak akan dapat lagi dikuasai oleh jemaah selaku korban.

Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi jemaah, jaksa, maupun majelis hakim sehingga menimbulkan kerugian berlanjut bagi jemaah dan timbulnya ketidakpastian hukum.

Bahkan, ini dapat dikategorikan menjadi kecelakaan hukum bagi pencari keadilan dalam hal ini korban jemaah umrah yang gagal berangkat, katanya.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Depok memvonis terdakwa satu, Direktur Utama First Travel Andika Surachman, dengan hukuman 20 tahun penjara dan terdakwa dua, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, dengan hukuman 18 tahun penjara.

Terkait dengan vonis majelis hakim tersebut yang menyatakan aset dikuasai negara, kata Azmi, memang menjadi polemik setelah hakim menemukan fakta hukum antara nilai aset yang disita dan kerugian seluruh anggota jemaah yang jumlahnya 63.000 orang, tidak seimbang dibagikan secara proporsional sesuai dengan kerugian jemaah.

Menurut dia, hakim sebagai pembentuk hukum dapat membuat putusan demi mengamankan aset tersebut akibat kesulitan menentukan siapa yang berhak. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....