Jaksa Agung Tegaskan Kasus Buni Yani Tidak Akan Dihentikan

3
56
hm prasetyo
HM Prasetyo, Jaksa Agung RI.

JAKARTA – Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan tidak ada niatan bagi jaksa untuk menghentikan perkara Buni Yani, tersangka kasus dugaan penghasutan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), meski Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah divonis bersalah dalam kasus penodaan agama.

“Nggak, nggak. Kenapa dihentikan? Berkas kan sudah diterima. Tidak ada dihentikan,” tegas Prasetyo di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (12/5).

Ada pendapat bila Buni Yani seharusnya dibebaskan dari sangkaan tersebut lantaran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah divonis dan dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terbukti melakukan penodaan agama.

Menurut Prasetyo, meski ada rangkaian antara vonis Ahok dengan kasus yang menjerat Buni Yani, namun keduanya merupakan permasalahan yang berbeda.

“Dakwaannya, bukti-buktinya sendiri. Jadi apa yang dilakukan Buni Yani berbeda dengan apa yang dilakukan Ahok. Jadi tidak ada istilahnya setelah Ahok bersalah, (maka) Buni Yani menjadi tidak (bersalah),” ujarnya.

Jaksa Agung Prasetyo mengatakan, masing-masing mempunyai tanggung jawab pidana sendiri-sendiri, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Berkas Buni Yani, kata Prasetyo, sekarang sudah memasuki tahap dua, yakni pelimpahan berkas dan tersangka.

“Kita sedang meminta fatwa Mahkamah Agung untuk lokasi persidangan Buni Yani di Pengadilan Negeri Bandung,” ucapnya.

Dasar alasan mengajukan persidangan Buni Yani di Bandung. “Karena di Bandung lebih baik,” tegasnya. Semula, Buni Yani akan disidangkan di Pengadilan Negeri Depok, mengikuti domisili Buni Yani. Namun, dengan alasan keamanan sidang diputuskan digelar di Bandung.

Sebelumnya dalam pertimbangan hukum yang dibacakan majelis hakim dalam sidang vonis Ahok, ada sorotan tentang Buni Yani. Menurut majelis hakim, Buni Yani tidak berperan sebagai pihak yang menimbulkan keresahan di masyarakat dengan unggahan video pidato Ahok di media sosial. Pertimbangan hukum majelis hakim itu pun membantah apa yang dituliskan jaksa pada surat tuntutan.

“Pengadilan tidak sependapat dengan pernyataan tersebut karena berada di luar konteks. Dan dari seluruh saksi yang didengar keterangannya di persidangan tidak ada satu pun saksi yang mengatakan bahwa informasi tentang adanya penodaan agama itu diperoleh dari unggahan Buni Yani,” ujar majelis hakim, Selasa (9/5).

Baca juga: Soal Buni Yani, Hakim Tidak Sependapat Dengan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum

Buni Yani diduga melanggar Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena mengunggah potongan video pidato Ahok yang menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51 di media sosial. Transkrip ucapan Ahok dalam video berdurasi setengah menit itulah yang kemudian menyeret Ahok ke ranah hukum dan kini dipenjara di tahanan Markas Korps Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok.

Namun Buni Yani menyebut caption tersebut tidak dimaksudkan untuk menghasut orang lain lewat media sosial. Keterangan pada video itu, menurutnya, hanya bertujuan mengajak warga berdiskusi.

 

EDITOR: Iwan Y

BAGIKAN
loading...

3 KOMENTAR

  1. Akal sehat : Kasus penistaan agama berasal dari unggahan Buni Yani.
    Kalo ternyata si ahog dinyatakan BERSALAH, secara akal sehat, harusnya Buni Yani BEBAS.
    Sing waras ngalah. Tp kalo ngalah terus, negara hancur.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Bupati Malinau Hadiri Rapat Paripurna DPRD Penetapan APBD 2018

MALINAU, SERUJI.CO.ID - Bupati Malinau hadiri rapat paripurna ke IX masa sidang III DPRD kabupaten Malinau tahun 2017 yang diadakan di ruang sidang kantor...
Setya Novanto dan KPK

Pengacara Belum Pastikan Setya Novanto Hadir di Persidangan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kuasa Hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, menyatakan belum mengetahui apakah kliennya dapat dihadirkan sebagai terdakwa pada sidang perdana perkara tindak pidana korupsi...
Polrestabes Surabaya

Polrestabes Surabaya Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya meraih predikat "Wilayah Bebas Korupsi" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Kami mengucapkan terima kasih kepada...

KANAL WARGA TERBARU

Untitled

Utopia Share Syndrome

Hadirnya media sosial di tengah kerasnya kehidupan telah melahirkan "penyakit" baru yang bolehlah saya sebut dengan istilah "Share Syndrome". Sederhananya, Share Syndrome adalah semacam...

Max Havelaar dan AMDK Ummat

Dowwes Dekker adalah salah satu pencabut tonggak kejam kolonialisme di bumi Nusantara. Ia menjadi amtenaar saat Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memaksa penduduk...
Diky Supratman

Tiga Tahun Bocah Ini Berjuang Dengan Penyakitnya

Kotawaringin Barat - Diky Supratman (16) anak dari pasangan Mustofa dan Marni jl. Ahamd Yani gg. Baning RT 29 Kelurahan Baru Arut Selatan Kotawaringin...