Jadi Saksi Ahli Kasus Jamran-Rizal, Yusril: Pasal 28 UU ITE Jangan Ditafsirkan Sembarangan

0
227
  • 18
    Shares
yusril ihza mahendra
Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA – Pakar Hukum dan Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menjadi saksi ahli dalam kasus penyebaran ujaran kebencian yang dilakukan oleh Jamran dan Rizal Kobar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (15/5/2017).

Menurut Yusril, hakim perlu mempertimbangkan adanya niat keduanya dalam pasal yang didakwakan yakni pasal 28 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karena nenurutnya hal itu perlu dilakukan lantaran pasal yang didakwakan mengandung unsur multitafsir yang dapat menghilangkan asas kepastian hukum.

“Warga negara Indonesia dijamin konstitusi menyatakan pikiran, lisan, dan tulisan yang di sisi lain dibatasi juga oleh undang-undang. Namun undang-undang membatasinya secara multitafsir. Saya bilang jangan ditafsirkan sembarangan, harus dilihat ada motifnya atau tidak,” kata Yusril.

Ia menjelaskan bahwa pasal 28 UU ITE itu mengandung kalimat ‘Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak’. Dengan adanya kalimat tersebut maka harus dilihat ada unsur kesengajaan atau tidak.

“Kalau sengaja mereka pasti dengan sengaja mengunggah konten kritik kepada pemerintah yang mempertanyakan kenapa ada terdakwa penistaan agama yang ditangkap, kenapa Basuki Tjahaja Purnama tidak. Tapi sebagai warga negara semua pihak berhak menyatakan pendapatnya bila ada hal yang dirasa tidak adil, atau tidak sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Yusril kemudian merincikan kembali bahwa niat terdakwa yang perlu diperhatikan adalah apakah ada ungkapan kebencian kepada pribadi Ahok atau hanya berniat melontarkan kritik kepada pemerintah. Karena, setiap warga negara berhak menyampaikan kritik.

“Saya anggap itu sebagai bentuk ekspresi atas ketidakpuasan melihat sesuatu yang tidak adil, tapi apakah sesuatu kebencian terhadap satu pihak itu kan nanti harus dibuktikan dalam persidangan. Artinya ada keterangan nanti dari saksi yang lain, apakah ada niat jahat atau tidak,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Jamran dan Rizal Kobar didakwa melakukan penyebaran ujaran kebencian yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lewat media sosial. Keduanya ditangkap bersamaan dengan beberapa tokoh lainnya (seperti Sri Bintang Pamungkas dll) karena adanya dugaan makar kepada Jokowi. Mereka ditahan di Rutan Cipinang sejak tanggal 31 Januari 2017.

Berikut bunyi pasal 28 ayat 2 UU ITE:
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ancaman pidana dari pasal 28 ayat 2 UU ITE tersebut diatur dalam pasal 45 ayat 2 UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

 

EDITOR: Iwan Y

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU