HNSI Akan Laporkan Pukat Hela ke KKP


MEDAN, SERUJI.CO.ID – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Sumatera Utara akan melaporkan masih beroperasinya alat penangkapan ikan Pukat Hela atau Pukat “Trawl” di perairan itu ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Wakil Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut Nazli di Medan, Ahad (28/1) mengatakan, alat tangkap ilegal yang dilarang oleh pemerintah itu tidak boleh lagi digunakan, karena meresahkan kehidupan nelayan tradisional.

Selain itu, menurut dia, alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merusak sumber hayati laut, harus segera dihilangkan, bahkan bila perlu dibakar saja.

“Karena alat tangkap Pukat Hela dan Pukat Tarik (Seine Nets) itu, terhitung sejak Januari 2018 ini, tidak diperbolehkan lagi menangkap ikan di perairan Indonesia, dan bagi nelayan melakukan pelanggaran akan ditindak tegas,” ujar Nazli.

Ia mengatakan, penggunaan alat tangkap pukat tarik dan pukat hela juga dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 02 Tahun 2015, dan hal tersebut juga harus dipatuhi nelayan.

Meski pemerintah telah melarang penggunaan alat tangkap tersebut, namun masih saja ada sebagian nelayan yang menggunakan secara sembunyi-sembunyi di pulau terpencil yang tidak dapat dipantau Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Kapal pukat harimau itu, masih saja mengganas menangkap ikan di perairan Sumut,” ucap tokoh nelayan itu.

Nazli menyebutkan, kapal pukat trawl itu beroperasi di Tanjung Balai Asahan, Labuhan Batu, Batubara, Deliserdang, Kabupaten Langkat dan beberapa daerah lainnya.

Alat tangkap tersebut juga menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan nelayan tradisional karena banyak memberikan hasil tangkapan ikan di laut, bila dibandingkan dengan nelayan kecil.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa alat tangkap ikan pukat harimau (trawl) dan pukat tarik (seine nets) tidak diperbolehkan lagi digunakan pada awal tahun 2018.

Hal tersebut disampaikan Menteri Susi, ketika berdialog dengan nelayan tradisional Sumut di Pantai Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Kamis (14/12). (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tragedi Lion JT-610: Urgensi Audit Maskapai Airline untuk Keselamatan Penerbangan

"Secara juridis bila terjadi suatu kecelakaan (accident) pesawat udara dalam kegiatan penerbangan maka Pemerintah juga dapat ditarik menjadi pihak yang harus bertanggungjawab sebagai suatu perbuatan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum" -Prof Dr Hasim Purba, SH.MHum

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close