GP Ansor Desak Polisi Tindak Tegas Pelaku Teror Ery Cahyadi

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya mendesak polisi menindak tegas pelaku teror penembak mobil milik Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Ery Cahyadi, pada Rabu (14/3). Korban adalah juga sebagai Dewan Pembina GP Ansor Surabaya.

“Kami (GP Ansor, red) meminta kepada Polisi untuk segera menindak lanjuti dan memproses secara hukum atas perbuatan pelaku teror, baik pelaku hingga aktor dibalik kejadian,” tegas Ketua GP Ansor Surabaya, Faridz Afif, kepada wartawan di Kantor Humas Pemkot, Kamis (15/3).

Afif menyebut, bahwa masyarakat, ormas, dan lainnya jangan mencoba-coba berbuat teror maupun melakukan hal yang melanggar hukum kepada tokoh pemerintah dan ulama.

“Jika ada yang melanggar hukum atau teror kepada tokoh ulama dan pemerintahan, maka kewajiban Ansor akan menjadi garda terdepan melindunginya,” tegasnya.

BACA JUGA:  Polda Sultra Musnahkan Ribuan Botol Miras dan Arak

Afif juga meminta kepada GP Ansor dan Banser di seluruh cabang Kota Surabaya untuk menjalin komunikasi yang intens dengan Polisi.

“Kita juga meminta kepada GP Ansor se-Surabaya untuk melakukan komunikasi kepada TNI/Polri jika terjadi teror,” pungkasnya.

Sebelumnya, terduga pelaku teror penembakan mobil milik Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Ery Cahyadi berhasil dibekuk polisi, Rabu (14/3).

Empat jam setelah kejadian penembakan, pelaku teror berinisial RM (30) berhasil ditangkap polisi di kawasan Waru, Surabaya.

Polisi berhasil menemukan sebuah senapan air gun jenis bullmaster merek Hatsen dan gas CO2 yang tersimpan di box hitam di dalam mobil pelaku.

Diketahui, kasus penembakan sebuah mobil milik Ery Cahyadi terjadi di rumahnya, Perumahan Puri Kencana Karah Blok D 15 Surabaya pada Rabu (14/3). (Devan/SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Membangun Kembali Budaya Bahari

Penjajah meninggalkan perangkat pelanggengan penjajahan melalui persekolahan. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Prabowo dan Ratu Adil

Orang-orang besar selalu hidup dengan gagasan besar. Dalam melihat kebesaran Prabowo, tentu saja kita bisa mengamati beberapa pikiran, sikap dan langkahnya beberapa waktu terakhir ini. Diantaranya adalah pertama, Anti Impor.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi