Fredrich Akan Siapkan Seribu Lembar Pledoi

0
10
Fredrich Yunadi ditahan KPK (foto:istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –  Advokat Fredrich Yunadi akan mengajukan 1000 lembar nota pembelaan (pledoi) terhadap tuntutan jaksa penuntut umum KPK berupa vonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta dan subsider 6 bulan kurungan kepada dirinya.

“Saya kan harus pledoi, itu kurang lebih bisa 1000 lembar. Coba anda menulis 100 lembar, ingin tahu saya, berpikir loh, bukan menyalin ya,” kata Fredrich seusai sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (31/5).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Fredrcih dengan tuntutan maksimal yaitu 12 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti merintangi pemeriksaan Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP-Elektronik.

Hakim memberikan waktu delapan hari kepada Fredrich untuk membuat pledoi yang harus dibacakan pada 8 Juni 2018.

“Tetep kalau waktunya diberikan tanggal 8 Juni kita tidak sanggup, kita hadir tapi kita katakan tidak sanggup, kita minta waktu tambahan nanti,” ungkap Fredrich.

1000 lembar pledoi itu menurut Fredrich akan memuat seluruh keterangan saksi yang sudah diperiksa di persidangan.

“Itu sudah situasi hal yang biasa mereka, penuntut umum, selalu memanipulasi keterangan dari saksi, makanya tadi kenapa saya ngotot mengatakan meminta keterangan saksi dibacakan tapi percuma kan sekarang sikapnya jaksa, jadi sikapnya hakim. Hakim dalam hal ini bukan mengejar waktu, hakim ini mencari keadilan, kita menegakkan waktu atau keadilan?” ungkap Fredrich yang dalam sidang memohon waktu untuk mempersiapkan pledoi selama 14 hari.

Ia pun mengaku ingin melaporkan hakim yang menyidangkan perkarannya ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

“Kita akan hadapi, saya akan lapor langsung pada pimpinan KY, MA, bahwa ternyata hakim melanggar pasal 158, dia menunjukan sikap dalam hal ini memihak sudah jelas mutlak itu,” tambah Fredrich.

Dalam surat tuntutan, JPU menyebutkan tidak melihat ada hal yang meringankan dari perbuatan Fredrich.

“Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa dalam persidangan perkara ini,” kata JPU KPK Kresno Anto Wibowo.

Sebaliknya JPU menyebutkan banyak hal yang memberatkan dari perbuatan Fredrich.

“Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, terdakwa selaku advokat merupakan penegak hukum justru melakukan tindakan tercela yang bertentangan dengan norma hukum dan menghalalkan segala cara dalam membela kliennya, terdakwa mengaku berpendidikan tinggi justru kerap menunjukkan tingkah laku dan perkataan yang tidak pantas atau kasar bahkan terkesan menghina pihak lain sehingga telah merendahkan kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan,” jelas Kresno.

Hal memberatkan lainnya Fredrich dinilai berbelit-belit selama pemeriksaan persidangan dan sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan dalam perbuatannya.

“Dari fakta-fakta yang terungkap terdakwa bukan saja sekedar ‘mengetahui’ bahwa Setya Novanto berstatus sebagai tersangka korupsi KTP-E yang sedang dicari-cari karena tidak hadir memenuhi panggilan penyidik KPK, namun terdakwa sebenarnya juga ‘mengetahui’ keberadaan Setya Novanto karena sebelumnya telah bertemu Setya Novanto di gedung DPR dan sudah berkomunikasi telepon melalui ajudannya,” ungkap Kresno. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Sohibul Iman - Sudirman Said

Sudirman: 27 Juni Akan Muncul Pemimpin Baru Yang Bekerja Keras untuk Rakyat

SEMARANG, SERUJI.CO.ID - Calon Gubernur nomor urut dua dalam Pilgub Jateng 2018, Sudirman Said, optimis akan lahir pemimpin baru di Jawa Tengah usai pencoblosan...
habib rizieq shihab

Miliki Pengaruh Besar, Tempatkan Habib Rizieq Sebagai Pemimpin Umat Saat Ini

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengungkapkan bahwa pengaruh Habib Rizieq Shihab sangat diperhitungkan jelang pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal itu,...

Terkait SP3 Kasus Habib Rizieq, Jokowi: Tidak Ada Intervensi Pemerintah

TANGERANG, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan "chat" berkonten pornografi yang melibatkan...

Kemendagri Dukung Ketegasan Kapolri Menjaga Netralitas Polri di Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menjaga netralitas Pilkada di Maluku. "Tentu kami 'respect' dan mendukung atas...

Bantah Karena Ketidaknetralan, Polri Enggan Jelaskan Alasan Mutasi Wakapolda Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah mutasi jabatan Brigjen Pol Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku akibat ketidaknetralan Hasanuddin dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan...