Dinilai Menghina Alumni 212, Ucapan Ketua BTP Mania Berujung Laporan Polisi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID –  Ketua BTP (Basuki Tjahaja Purnama) Mania, Immanuel Ebenezer dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait ucapannya yang menyebut ‘kelompok wisatawan 212 kelompok penghamba uang’ dalam acara diskusi di sebuah stasiun televisi swasta pada 31 Januari 2019 yang lalu.

Immanuel dilaporkan oleh Politisi Gerindra, Eka Gumilar, yang menilai dalam acara tersebut Immanuel telah menjelek-jelekan aksi 212 dan para alumninya.

“Kami melaporkan saudara Immanuel Ebenezer karena beliau mengatakan bahwa umat 212 itu penghamba uang dan tuhan-tuhannya adalah uang. Ini sangat menyakiti hati umat 212,” ujar Eka usai melaporkan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (4/2).

Menurut pria yang juga alumni 212 ini, tuduhan Immanuel yang menjelek-jelakan aksi 212 dan ummat yang mengikuti acara tersebut mengada-ngada dan menyakiti hati ummat.


“Saya kira nggak ada yang bisa biayai jutaan orang, membayar pesawatnya, hotelnya dan sebagainya. Saya kira ini jangan mengada-ada lah,” ujarnya.

Eka yang juga penggagas Koperasi Syariah 212 (KS212) ini, juga mengingatkan Immanuel agar tidak mengeluarkan ucapan yang dapat menyakiti hati orang lain, apalagi untuk sebuah kegiatan yang membawa dampak positif bagi masyarakat.

BACA JUGA:  2 Produsen Tembakau Narkoba di Bali Ditangkap Bareskrim

“Tidak hanya muslim yang hadir di acara tersebut, juga ada non muslim, bahkan mungkin Immanuel lupa, Pak Jokowi juga hadir dalam aksi 212 itu,” tutur Eka.

Eka bercerita bahwa aksi 212 juga telah membangkitkan hal-hal positif di masyarakat, seperti kebangkitan ekonomi ummat yang pernah ia gagas.

“Dan salah satu penyemangat ekonomi kerakyatan, kebetulan juga beliau pada waktu itu pada acara deklarasi koperasi, ada KH Ma’uf Amin. Jadi banyak sekali hal-hal yang ketika diucapkan sebagai alumni 212 itu penghamba uang kepada tokoh-tokoh seperti beliau, tokoh-tokoh ulama besar hadir di acara aksi 212,” imbuhnya.

Laporan Eka Gumilar diterima Polda Metro Jaya dengan nomor laporan TBL/701/II/2019/ PMJ/Dit. Reskrimun, tertanggal 4 Februari 2019. Immanuel diduga melakukan pelanggaran pidana yang diatur di pasal 156 KUHP. Dalam laporannya Eka menyertakan bukti berupa video acara diskusi saat Immanuel mengucapkan penghinaan dan print out berita tentang aksi 212 di media massa.

Laporan Eka Gumilar di Polda Metro Jaya.

(ARif R)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

35 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi