Anggota DPR: Penyelundupan Narkoba Adalah Perang Proksi

0
101

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan terungkapnya kasus penyelundupan narkoba yang kerap marak terjadi akhir-akhir ini adalah bentuk perang proksi sehingga pemerintah perlu sungguh-sungguh memberantasnya.

“Indonesia kini telah dirasuki candu secara maksimal. Entah sudah menjadi perang dunia ke berapa, ‘proxy war’ itu menggunakan narkoba,” kata Aboe Bakar, Jumat (30/3).

“Proxy war” atau perang proksi adalah konflik bersenjata antara beberapa pihak di mana salah satu pihak terlibat dalam konflik itu untuk mewakili pihak lain yang tidak terlibat secara langsung.

Agar sesuatu hal dapat disebut sebagai perang proksi, maka harus terpenuhi persyaratan seperti adanya hubungan jangka panjang secara langsung antara kedua pihak yang bekerja sama.

Untuk itu, Aboe Bakar menginginkan agar peristiwa eksekusi mati terhadap para bandar yang telah menjadi terpidana kasus narkoba dapat dieskpose lebih banyak kepada publik.

Politisi PKS itu juga mempertanyakan apakah derasnya masuk narkoba ke dalam negeri karena pelaksanaan hukuman dalam regulasi nasional dinilai masih terlalu rileks terhadap terpidana narkoba.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan pemerintah perlu lebih serius dalam memberantas peredaran narkoba dan dapat meniru kebijakan negara lain yang tegas terhadap kejahatan tersebut.

“Narkoba ini merupakan kejahatan manusia yang luar biasa karena ini menghancurkan generasi penerus kita,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan menambahkan kebijakan Indonesia bisa meniru sosok seperti Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang dinilai tegas terhadap para pengedar narkoba di negaranya.

Politisi Partai Gerindra itu juga menyatakan berbagai pihak harus waspada terhadap berbagai penyelundupan narkoba yang menyusup ke dalam negeri.

Ia mengapresiasi atas aksi aparat selama beberapa waktu terakhir yang berhasil menangkap sejumlah kapal asing yang membawa narkoba.

Fadli mendesak agar para bandar pengedar narkoba yang telah mendapatkan vonis hukuman mati untuk dapat bisa dieksekusi sesuai vonis yang diterimanya.

Namun, ia juga mengingatkan pentingnya pemerintah berbuat adil yaitu bagi para pengguna narkoba yang menjadi korban harus diselamatkan terlebih dahulu dengan direhabilitasi.

Kondisi darurat narkoba yang telah didengungkan berbagai pihak dinilai harus diatasi antara lain dengan membuat Undang-Undang Narkotika baru sesuai dengan perkembangan zaman dan lebih memberi efek jera.

“Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika saat ini sudah jauh ketinggalan dan lemah,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo dan menambahkan, kondisi darurat narkoba untuk Indonesia harus dihilangkan dengan cara pemberantasan narkoba harus diperkuat sehingga hasilnya juga lebih maksimal.

Untuk itu, ujar politisi Partai Golkar itu, pemberantasan narkoba yang lebih maksimal adalah dengan merevisi UU tentang Narkotika dan Psikotropika. (Ant/SU01)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
menhub

Menhub: Cuaca Buruk Belum Mempengaruhi Sektor Penerbangan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sektor penerbangan belum terpengaruh kondisi cuaca buruk seperti yang dialami sektor pelayaran, meskipun kewaspadaan tetap...
tewas

Karena Kecelakaan Mobil, Pilot Lion Air Dimakamkan di Madinah

SERANG, SERUJI.CO.ID - Pilot Lion Air Captain Bambang Sugiri yang meninggal karena kecelakaan mobil di Arab Saudi, Sabtu (21/7), akan dimakamkan di Madinah pada...
Tahanan kabur

Dua dari 31 Orang Napi Lapas Doyo Yang Kabur Telah Diamankan

SENTANI, SERUJI.CO.ID - Kapolres Jayapura AKBP Victor Mackbon mengatakan jumlah narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura,...

Untuk Asian Games, PSSI Miliki Dua Bus Baru

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memiliki dua unit bus baru sebagai moda transportasi tim nasional sepak bola Indonesia menjelang bergulirnya...

Dirjen PAS: OTT di Sukamiskin Masalah Serius dan Tak Terduga

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)...