Ada Alat Deteksi Letusan Gunung dan Bencana, Kominfo: Itu Hoaks

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan informasi yang beredar di media sosial dan pesan pendek (SMS) tentang adanya alat deteksi letusan gunung dan bencana adalah hoaks atau berita palsu.

Hal itu disampaikan Kemenkominfo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Ahad (23/12) malam.

Hasil penelusuran Direktorat Pengendalian Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo dengan mesin AIS itu ditemukan usai peristiwa tsunami di Pantai Barat Provinsi Banten dan Lampung Selatan pada Sabtu (22/12) pukul 21.27 WIB.

1. Hoaks alat deteksi letusan gunung


Beredar konten di media sosial yang menampilkan sebuah alat di Desa Selat Duda yang disebut dapat mendeteksi letusan gunung dalam kurun waktu 2 jam sebelum meletus.

Konten itu dibantah Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.

Sutopo menyatakan alat tersebut merupakan sirine untuk memberi peringatan dini saat ada bahaya dari letusan Gunung Agung dan tidak dapat digunakan untuk mendeteksi letusan gunung.

2. Hoaks SMS peringatan bencana akhir tahun

BACA JUGA:  Beradar Meme Ucapan KH Ahmad Dahlan Terkait Bencana, TKN: Itu Hoaks

Beredar SMS dari nomor +6281803016426 yang menyampaikan agar warga Indonesia berjaga-jaga mulai tanggal 21 sampai akhir bulan Desember 2018 karena akan terjadi bencana.

Dalam pesannya, pengirim mengakui pesan itu disampaikan anggota BMKG.

Hal tersebut langsung dibantah BMKG dengan menyatakan pesan tersebut adalah hoaks.

Melalui Twitter resmi, BMKG menyebutkan pesan tersebut dikirimkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Warga dipersilahkan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa sambil tetap mengecek informasi cuaca selama libur Natal dan Tahun Baru.

https://twitter.com/infoBMKG/status/1076117257103654912

Kementerian Kominfo juga mengimbau agar pengguna internet dan media sosial tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Jika ditemukan informasi yang tidak benar dapat segera melaporkan ke aduankonten.id atau lewat akun twitter @aduankonten. (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Waspada Prediabetes, Inilah Faktor Risikonya

Nah, sesuai dengan namanya, prediabetes, penyandangnya belum bisa masuk kategori diabetes, tapi kadar gula darahnya sudah tinggi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi