KPK Sayangkan Putusan Banding Andi Narogong

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan terkait putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta soal banding terdakwa perkara korupsi KTP-elektronik (KTP-e) Andi Agustinus alias Andi Narogong.

“Kami dapat info udah ada putusan banding untuk terdakwa Andi Agustinus. Kami cukup kaget mendengar ketika Hakim membatalkan atau tidak menerima posisi Andi Agustinus sebagai “justice collaborator”. Ini tentu saja kami sayangkan meskipun tentu kami menghormati putusan pengadilan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/4).

Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa menurut pandangan Jaksa Penuntut Umum KPK dan juga sudah ditegaskan oleh Majelis Hakim di tingkat pertama bahwa Andi Agustinus sudah mengakui perbuatannya, berkontribusi dalam penanganan perkara KTP-e, dan membuka keterangan pihak lain seluas-luasnya.

“Jadi, ke depan kami sangat berharap punya visi yang sama dengan seluruh pihak agar para terdakwa yang memang membuka keterangan pihak lain seluas-luasnya itu diberikan perlindungan dan diberikan hak juga sebagai “justice collaborator” sehingga nanti orang tidak ragu untuk membuka kasus-kasus korupsi,” ucap Febri.

Dalam konsep yang paling ideal, menurut Febri, tentu pihaknya berharap orang-orang yang membuka kasus korupsi dengan segala risiko yg ditempuhnya bisa diberikan perlindungan hukum.

“Agar tidak ada kekhawatiran nanti kalau ada tersangka atau terdakwa yang ingin atau bersedia menjadi “justice collaborator”. Kami berharap ada komitmen yang sama dari semua pihak terkait dengan hal ini,” kata Febri.

Febri pun menyatakan KPK akan mempelajari putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut.

“Jadi, putusan itu tentu akan kami pelajari dan kami akan melihat kemungkinan upaya hukum lanjutan seperti kasasi dan urainnya akan kita lakukan secara lebih rinci,” ungkap Febri.

Adapun putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI Tahun 2018 seperti dilansir dari laman resmi mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100 /Pid.Sus / TPK / 2017 / PN Jkt.Pst, tanggal 21 Desember 2017 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lamanya pidana penjara pengganti yang harus dijalani terdakwa manakala terdakwa tidak membayar uang pengganti kerugian negara.

“Menyatakan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Pertama tersebut. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” demikian bunyi putusan tersebut.

Bertindak sebagai Majelis Hakim, yakni Daniel Dalle Pairunan sebagai Ketua dengan Hakim Anggota antara lain I Nyoman Adi Juliasa, Achmad Yusak, Hening Tyastiyanto, dan Rusydi.

Untuk diketahui, pada 21 Desember 2017, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Andi bersalah dalam kasus KTP-e dan menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 2,15 juta dolar AS dan Rp1,186 miliar. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Disabilitas Mental dan Pemilu

Ketika Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa KPU mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau sakit jiwa, muncul pertanyaan penderita penyakit jiwa mana yang diberikan hak untuk memilih?

Anak Mudah Tersinggung dan Hilang Kontrol, Apa Yang Harus Dilakukan Ortu?

Anak saya pelajar, wanita, umur 15 tahun, sudah berjalan 2 bulan, berobat jalan di RJS Lawang, Malang. Tapi dia masih besar ketersinggungan, kesalah pahaman dalam menerima omongan dan perkataan orang lain.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER