KPK: Kekayaan Sultra Salah Kelola

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara yang melimpah sumber daya alam namum belum membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya disinyalir adalah kesalahan pengelolaan.

“Sultra dikenal salah satu daerah kaya sumber daya alam di Indonesia. Ada aspal dan nikel yang luar biasa dieksploitasi tetapi pendapatan daerah belum menyentuh angka triliunan atau hanya sekitar Rp750 juta. APBD hanya sekitar Rp3,5 triliun. Kemana uangnya?,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif di Kendari, Jumat (20/4).

Laode mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber pada pembekalan antikorupsi dan deklarasi Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) pasangan calon kepala daerah yang diselenggarakan Komisi Pemberantaan Korupsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Oleh karena itu, ia mengimbau pasangan calon kepala daerah kelak terpilih menjadi pemimpin di daerah masing-masing agar memperhatikan pengelolaan kekayaan daerah ini untuk kesejahteraan rakyat.

Hal yang tidak kalah penting dari pengelolaan sumber daya alam Sultra , menurut Laode, adalah kepedulian dan tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan.

“Saudara-saudara dapat menyaksikan kerusakan lingkungan di Kabupaten Bombana yang pernah tersohor karena tambang emas dan Konawe Utara yang dikenal dengan nikelnya. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan siapa yang akan memikul resiko dari kerusakan lingkungan kelak,” katanya.

“Kabur matanya kepala dinas terkait dan pihak yang bertanggungjawab kalau mengatakan kerusakan disana tidak nampak. Faktanya ada kok,” kata Laode sembari menayangkan dokumentasi degradasi lingkungan di Konawe Utara dan Bombana.

Ia menambahkan angka kemiskinan 11,5 persen di Sultra kontradiktif dengan kekayaan alam yang dimiliki Sultra, yakni nikel terbesar di dunia dan aspal. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER