Wali Kota Pasuruan Non AKtif Divonis 6 Tahun Penjara dan Dicabut Hak Politiknya

SIDOARJO, SERUJI.CO.ID – Wali Kota Pasuruan, nonaktif, Setiyono, divonis dengan hukuman kurungan penjara selama 6 tahun penjara denda Rp500 juta Subsider 4 bulan kurungan penjara pada sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Jawa Timur di Sidoarjo.

“Divonis 6 tahun penjara dengan denda sebesar Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan saat baca putusan, Senin (13/5).

Hakim berpendapat jika terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 B Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Terdakwa wajib untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp2,260 miliar jangka waktu selama satu bulan. Jika tak dibayarkan maka harta benda terdakwa akan disita oleh negara. Dan apabila tak mencukupi terdakwa dapat dipidana selama satu tahun,” katanya.

Pada persidangan itu, Hakim juga memvonis mencabut hak pilih Setiyono dalam jabatan publik dan politiknya selama tiga tahun.

Kuasa hukum Setiyono, Ismail mengaku vonis yang dijatuhkan hakim itu sangat berat dan dengan waktu selama tujuh hari, kuasa hukum masih akan meneliti berkas kasus tersebut.

“Kami masih ada waktu tujuh hari untuk menerima atau mengajukan banding,” ujarnya.

Setiyono terkena operasi tangkap tangan (OTT) bersama Dwi Fitri dan Wahyu oleh KPK. Setiyono diduga menerima suap terkait proyek pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan, yaitu proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).

Setiyono diduga menggunakan tangan Dwi Fitri selaku Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu untuk menerima uang dari pihak swasta sebagai pemberi suap atas nama Muhamad Baqir. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk proyek itu, Setiyono mendapatkan jatah 10 persen dari nilai kontrak sebesar Rp2.210.266.000.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Lima Macam Riba Yang Diharamkam