Wali Kota Madiun Juga Tersangka Pencucian Uang

0
62
Wali Kota Madiun Bambang Irianto

JAKARTA-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka terkait indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi untuk pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012.

“Tersangka diduga telah melakukan perbuatan menempatkan, mentransferkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil korupsi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (17/2).

Hal itu, kata Febri, dilakukan Bambang dengan tujuan menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana korupsi.

“Jadi, tersangka Bambang Irianto diduga melakukan sejumlah perbuatan mulai dari menempatkan, mentransferkan atau perbuatan lain terhadap harta kekayaannya yang diduga merupakan hasil dari Tipikor dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul kekayaan tersebut,” kata Febri kepada Antara.

Bambang disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Febri menyatakan sebelumnya Bambang juga sudah diproses untuk dua perkara yang lain, yaitu pertama perkara indikasi tindak pidana korupsi turut serta dalam proyek pemborongan atau pengadaan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan pembangunan Pasar Besar Madiun Tahun 2009-2012.

Pada kasus pertama ini, Bambang Irianto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perkara kedua, adalah indikasi tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atas tugasnya selama menjabat sebagai Wali Kota Madiun dalam periode 2009-2014 dan periode berikutnya 2014-2019.

Untuk kasus kedua, Bambang disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

EDITOR: Yus Arza

 

 

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Nomor urut paslon

Unair Bantah Dukung Salah Satu Paslon Pilgub Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menegaskan tidak terlibat politik praktis apalagi mendukung salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. "Sekali lagi...

Pemerintah Malaysia Keluarkan Larangan WNA Bekerja Sebagai Juru Masak

KUALA LUMPUR, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Malaysia melarang warga negara asing bekerja sebagai juru masak di restoran negara tersebut terhitung mulai 1 Januari 2019. Menteri Sumber Manusia Malaysia...

Kembali Telan Korban, ABK KM Ramos Hilang di Danau Toba

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Seorang anak buah kapal KM Ramos Risma Marisi hilang di perairan Danau Toba ketika kapal tersebut mengalami mati mesin pada Jumat (22/6)...
Najib vs Mahathir

Najib Razak Bantah Terlibat Skandal 1MDB, Mahathir Geram

KUALA LUMPUR, SERUJI.CO.ID - Perdana Menteri Malaysia Mahathir mencurahkan cemooh terhadap pendahulunya, Najib Razak, Kamis (21/6), karena menyangkal mengetahui jutaan dolar dari dana negara 1MDB...

Kemensos Pastikan Logistik Cukup untuk Pencarian Korban KM Sinar Bangun

MEDAN, SERUJI.CO.ID -  Kementerian Sosial memastikan ketersediaan logistik untuk pencarian korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara. "Kami memastikan bahwa logistik untuk pencarian...