Wakil Ketua Komisi XI DPR Dipanggil KPK

JAKARTA –  KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Gerindra Soepriyatno. Dia  menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus penerimaan hadiah terkait pembahasan anggaran optimalisasi di Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2014.

“Soepriyatno diperiksa untuk tersangka CJM (Charles Jones Mesang),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (21/2).

KPK juga memanggil istri Soepriyatno, mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf atau Noriyu dan anggota DPR dari Fraksi PPP Irgan Chairul Mahfiz yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR.

Dalam perkara ini, Charles Mesang dan mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jamaluddien Malik diduga menerima suap Rp 9,75 miliar.

Pada 30 Maret 2016 Jamaluddien sudah dijatuhi hukuman enam tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 5,417 miliar subsider satu tahun kurungan.

Jamalueddien dinilai terbukti menerima uang Rp 6,734 miliar dari para pejabat pembuat komitmen di bawah lingkup Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi yakni Djoko Haryono, Rini Nuraini, Darmansyah Nasution, Rina Puji Astuti, Rini Birawaty, Mamik Riyadi, dan Syafrudin dengan cara memotong anggaran sebesar dua sampai lima persen dari beberapa mata anggaran masing-masing direktorat dan sekretariat.

Hakim juga menilai Jamaluddien bersama-sama dengan Achmad Said Hudri dan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar DPR Charles Jones Mesang terbukti menerima dana total Rp 14,65 miliar dari sejumlah kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pemberian uang itu dilakukan agar Provinsi Sumsel, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Banyuasin, Sumba Timur, Aceh Timur, Bellu, Rote Ndao, Mamuju, Takalar, Sigi, Tojo Una Una, Kayong Utara,Toraja Utara, Konawe dan Teluk Wondama mendapat Dana Tugas Pembantuan.

EDITOR: Rizky

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.